Pemerintah Arab Saudi melancarkan operasi antikorupsi dalam skala besar. Sedikitnya 116 pejabat negara diamankan karena diduga terlibat praktik korupsi.
Dihimpun infocom pada Sabtu (3/1/2026), ratusan pejabat yang ditangkap berasal dari berbagai kementerian dan lembaga publik. Selain itu, ratusan aparatur negara lain di sejumlah wilayah Arab Saudi juga tengah diperiksa terkait dugaan suap serta penyalahgunaan kewenangan.
Langkah tegas ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian penyelidikan yang dilakukan Otoritas Pengawasan dan Anti-Korupsi Arab Saudi, yang dikenal dengan nama “Nazaha”.
Seperti diberitakan surat kabar berbahasa Arab Okaz dan dikutip Gulf News, operasi antikorupsi sepanjang Desember 2025 tersebut dilaksanakan secara nasional dengan fokus memberantas praktik penyuapan dan penyalahgunaan jabatan. Dalam prosesnya, Nazaha telah memeriksa sebanyak 466 orang.
Nazaha mengungkapkan telah melakukan 1.440 kegiatan inspeksi selama Desember 2025 sebagai bagian dari upaya pengawasan dan penyelidikan pidana yang tengah berjalan. Pemeriksaan lapangan tersebut berujung pada interogasi terhadap ratusan pejabat pemerintahan.
Selama periode tersebut, para pegawai dari sejumlah institusi negara turut dimintai keterangan, di antaranya berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Urusan Perkotaan dan Perumahan, Kementerian Pendidikan, serta Kementerian Kesehatan.
Nazaha menyatakan bahwa kasus-kasus yang diselidiki berkaitan dengan dugaan suap dan penyalahgunaan kekuasaan. Saat ini, proses hukum tengah dirampungkan sebagai persiapan untuk membawa para pihak yang terlibat ke pengadilan.
Otoritas Arab Saudi mengonfirmasi bahwa 116 orang telah ditahan dalam rangkaian kasus tersebut. Namun, sebagian di antaranya dibebaskan sementara dengan jaminan sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku.
Nazaha menegaskan bahwa langkah ini mencerminkan komitmen berkelanjutan pemerintah untuk menjaga keuangan negara, memperkuat integritas dan akuntabilitas, serta memberantas segala bentuk korupsi di sektor publik.
Lebih lanjut, masyarakat diimbau untuk melaporkan setiap dugaan korupsi administratif maupun keuangan melalui jalur resmi, termasuk nomor bebas pulsa 980 atau situs web resmi Nazaha.
Otoritas Saudi menekankan partisipasi publik merupakan elemen penting dalam meningkatkan transparansi, memperkuat upaya nasional pemberantasan korupsi, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.
