Sebanyak 18 nelayan asal Aceh Timur ditangkap otoritas Thailand karena diduga menangkap ikan di wilayah tersebut. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky meminta Pemerintah Pusat mengambil langkah-langkah diplomatik.
“Kita sangat prihatin dan berempati atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita, para nelayan Aceh Timur, yang ditangkap di luar negeri. Mereka adalah tulang punggung ekonomi pesisir dan sekarang menghadapi situasi sulit. Kami sudah menyurati Kemlu RI agar langkah-langkah diplomatik segera diambil,” kata Iskandar kepada wartawan, Jumat (23/5/2025).
Mantan anggota DPR Aceh itu menyebutkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan keselamatan serta kepulangan nelayan. Pemkab Aceh Timur juga disebut terus menelusuri lebih lanjut data lengkap para ABK yang ditangkap.
“Semoga langkah diplomatik ini membuahkan hasil,” jelasnya.
Selain itu, Pemkab Aceh Timur juga disebut berkomitmen mengawal proses kasus itu hingga para nelayan kembali ke tanah air dengan selamat. Iskandar mengimbau seluruh nelayan selalu memperhatikan wilayah tangkap sesuai ketentuan hukum internasional dan aturan yang berlaku.
“Kita berharap kejadian serupa tidak terjadi kepada para nelayan kita yang berlabuh. Pastikan seluruh keamanan dan standar operasional kapal saat berlabuh di wilayah perbatasan,” ujar Al-Farlaky.
Diketahui, ada dua kapal nelayan ditangkap otoritas Thailand. Kapal pertama KM Jasa Cahaya Ikhlas dengan 12 ABK yaitu Umar Johan, Ali Imran, Abdullah, Munzakir, Farisi, Sabarudin, Samsul Bahri, M. Jamil Zainal Abidin, Aiyub, Hanil Fikri, Jamaluddin, Abdul Latif.
Sementara kapal kedua KM New Rever berisi 6 ABK yaitu Ridwan, Muhammad Jafar, Dedi Saputra, Safriadi, M. Mukhlis, Maiyeddin. Kedua kapal ditangkap otoritas setempat pada Senin (19/5) pagi.
“Tuduhan sementara terhadap para nelayan kita adalah memasuki wilayah perairan Thailand secara ilegal dan melakukan penangkapan ikan tanpa izin,” kata Anggota DPD asal Aceh Sudirman Haji Uma.
