Pemerintah Provinsi Riau terus meningkatkan mitigasi bencana di tengah musim cuaca ekstrem dan puncak musim hujan. Langkah ini diambil untuk pemetaan secara detail kawasan yang rentan terhadap bencana banjir dan longsor.
Data terbaru mencatat sedikitnya 206 desa dan kelurahan di Provinsi Riau ditetapkan sebagai kawasan rawan banjir dan longsor. Kawasan rawan tersebut tersebar di 116 kecamatan di 12 kabupaten/kota di seluruh Riau.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, membuka data itu saat memimpin rapat koordinasi tindak lanjut arahan Presiden soal mitigasi bencana hidrometeorologi. Rapat penting itu dilaksanakan di Gedung Daerah hari ini.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, kita Pemprov Riau sudah melakukan mitigasi bencana hidrometeorologi. Berdasarkan data yang ada, 206 desa dikategorikan rawan banjir dan tanah longsor, yang tersebar di 116 kecamatan,” kata SF saat rapat, Senin (8/12/2025).
SF kemudian merincikan angka kerawanan tersebut guna memberikan gambaran yang lebih detail. Tecatat dari total 206 desa yang berstatus rawan, terdapat 170 desa yang berada di 93 kecamatan rawan banjir serta 36 desa lain di 23 kecamatan diidentifikasi rawan tanah longsor.
“Ini adalah angka yang tidak kecil. Data ini harus menjadi peringatan bagi kita semua untuk memastikan kesiapsiagaan berjalan secara maksimal dan cepat. Karena itu, antisipasi harus dilakukan di seluruh tingkatan,” katanya.
Selanjutnya SF Hariyanto secara spesifik memberikan peringatan beberapa daerah yang perlu ekstra waspada. Daerah yang perlu meningkatkan kewaspadaan tinggi terhadap potensi banjir dan longsor yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru.
Untuk itu, SF Hariyanto mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk tetap waspada dan segera melakukan langkah-langkah antisipasi konkret di lapangan. Upaya ini harus segera dilaksanakan demi menghindari risiko dan meminimalkan dampak buruk bencana hidrometeorologi di Riau.
