Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan 250 ton beras impor ilegal di wilayah Sabang. Bulog Aceh menyebutkan saat ini tidak perlu impor karena stok beras di Tanah Rencong cukup hingga pertengahan tahun depan.
“Stok Bulog Aceh saat ini sebanyak 83.639 ton cukup sampai bulan Juni 2026 yang akan datang. Khusus Sabang stok kita saat ini sebanyak 409 ton, cukup untuk sampai bulan Februari 2026,” kata Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Aceh Ihsan dalam keterangannya, Senin (24/11/2025).
Menurutnya, tahun 2025 Bulog Aceh diberikan target awal sebanyak 54.490 ton setara beras dan sudah beberapa kali direvisi. Target terakhir ditetapkan sebanyak 102 ribu ton setara beras dan sudah terealisasi 103 ribu ton atau melebihi target.
Ihsan menjelaskan, pihaknya dapat menambah stok beras untuk wilayah Sabang kapanpun dibutuhkan. Hal itulah yang menyebabkan pemerintah melalui Bulog tahun ini tidak memerlukan impor beras.
“Kondisi ini diperkuat dengan cadangan beras nasional kita saat ini mencapai 3,8 juta ton. Sementara saat ini Bulog Kanwil Aceh juga masih menyerap hasil panen gadu terutama di daerah Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Tenggara yang menandakan memang Aceh saat ini produksi padinya meningkat sangat pesat,” jelasnya.
“Disamping itu harga beras ditingkat konsumen juga sangat stabil dan terjangkau jadi masyarakat aceh tidak perlu khawatir,” lanjut Ihsan.
Diketahui, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan 250 ton beras impor ilegal di wilayah Sabang. Beras tersebut diduga berasal dari Thailand dan Vietnam, serta masuk tanpa izin resmi.
“Kami terima laporan tadi sekitar jam 2, bahwasannya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton, tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat,” ungkap Amran dilansir infoFinance, Senin (24/11/2025).
Ia mengatakan langsung menghubungi Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Menurutnya beras impor ilegal itu kini sudah disegel.
“Langsung disegel ini berasnya, nggak boleh keluar,” tambahnya.
Amran menegaskan bahwa pemerintah, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, telah menetapkan kebijakan untuk tidak melakukan impor beras. Karena itu, ia mempertanyakan asal-usul impor ilegal ini kepada jajarannya.
