Dari 38 provinsi di Indonesia, hanya empat provinsi yang masuk kategori mandiri dan tidak tergantung dengan dana transfer pusat atau APBN. Provinsi disebut mandiri karena pendapatan asli daerah (PAD) di atas 60 persen.
“Kita tahu lebih dari 70% daerah di RI baik provinsi maupun kabupaten/kota ketergantungan terhadap APBN tinggi, kami anggap ketergantungan tinggi kalau PAD di bawah 40%,” ujar Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda saat rapat bersama Mendagri Tito Karnavian dikutip infoNews, Kamis (30/4/2025).
Rifqinizamy kemudian merinci empat provinsi yang memiliki PAD di atas 60 persen.
“Hanya beberapa daerah yang PAD-nya di atas 60% yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah,” ucapnya.
Dengan demikian, ia menyebut puluhan provinsi lainnya masih sangat bergantung kepada APBN. Bahkan, kata dia, ada daerah yang cuma punya 4 persen pendapatan asli daerah.
“Sisanya pada posisi tengah, dan yang paling, tentu ini jadi koreksi kita bersama, dan upaya kita bersama PAD-nya di bawah 10%, ada yang cuma 4% ada yang cuma 5%, ada yang cuma 6%, itu artinya ketergantungan APBN-nya sangat tinggi,” ujar dia.
