Ternyata lebih dari 6 juta keluarga di Indonesia tidak memiliki rumah. Fakta ini ditemukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP).
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan jumlah 6 juta keluarga yang tidak memiliki rumah di luar data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Mulanya ia menyebut satu masalah yang dihadapi Kementerian PKP adalah terkait data.
Ia menuturkan, saat ini belum ada informasi yang jelas terkait definisi perumahan dan di aturan yang ada di Indonesia baru ada definisi mengenai rumah tapak dan juga rumah susun, belum ada soal rumah pesisir maupun rumah apung. Selanjutnya Fahri membahas data backlog perumahan.
Data backlog perumahan yang dikeluarkan dari BPS hanya ada dua kategori saja, yaitu data backlog kepemilikan atau tidak punya rumah serta backlog kelayakan atau rumah tidak layak huni. Namun, Kementerian PKP menemukan hasil lainnya yaitu backlog kepemilikan dan kelayakan yaitu orang yang tidak punya rumah dan tinggal di tempat yang tidak layak.
“Tapi begitu kami gali lagi ternyata itu ada backlog ketiga yaitu backlog orang yang pada saat dia tinggal di tempat yang tidak layak tapi itu pun bukan rumah dia dan itu ada 6 juta keluarga yang tidak tinggal di rumah yang layak dan rumah itu bukan punya dia,” katanya dikutip infoProperti.
Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari kementerian hingga lembaga terkait. Hal ini untuk memetakan orang-orang yang membutuhkan bantuan perumahan dengan tepat.
“Sehingga dengan Inpres DT SEN mengharuskan kita agak detail mencari by name by address ini orang-orang ini ada di mana dan bagaimana statusnya. Sekali lagi ini memerlukan integrasi data di antara semua kementerian dan lembaga yang ada,” paparnya.
Sebagai informasi, dari data yang dipaparkan Fahri Hamzah dalam acara tersebut, disebutkan ada 9,8 juta keluarga yang mengalami backlog kepemilikan rumah dan 20,9 juta keluarga yang mengalami backlog kelayakan rumah.
Ada juga pembagian data backlog berdasarkan wilayah. Pada wilayah perkotaan, backlog kepemilikan rumah sebesar 4.551.784 keluarga sementara backlog kelayakan rumah mencapai 2.105.234 keluarga. Pada wilayah pesisir, backlog kepemilikan rumah sebesar 2.600.705 keluarga sementara backlog kelayakan rumah mencapai 5.228.907 keluarga. Lalu di wilayah perdesaan, backlog kepemilikan rumah sebesar 8.037.852 keluarga sementara backlog kelayakan rumah mencapai 11.703.000 keluarga.
Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari kementerian hingga lembaga terkait. Hal ini untuk memetakan orang-orang yang membutuhkan bantuan perumahan dengan tepat.
“Sehingga dengan Inpres DT SEN mengharuskan kita agak detail mencari by name by address ini orang-orang ini ada di mana dan bagaimana statusnya. Sekali lagi ini memerlukan integrasi data di antara semua kementerian dan lembaga yang ada,” paparnya.
Sebagai informasi, dari data yang dipaparkan Fahri Hamzah dalam acara tersebut, disebutkan ada 9,8 juta keluarga yang mengalami backlog kepemilikan rumah dan 20,9 juta keluarga yang mengalami backlog kelayakan rumah.
Ada juga pembagian data backlog berdasarkan wilayah. Pada wilayah perkotaan, backlog kepemilikan rumah sebesar 4.551.784 keluarga sementara backlog kelayakan rumah mencapai 2.105.234 keluarga. Pada wilayah pesisir, backlog kepemilikan rumah sebesar 2.600.705 keluarga sementara backlog kelayakan rumah mencapai 5.228.907 keluarga. Lalu di wilayah perdesaan, backlog kepemilikan rumah sebesar 8.037.852 keluarga sementara backlog kelayakan rumah mencapai 11.703.000 keluarga.
