Bupati Pelalawan Zukri angkat bicara terkait penertiban Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Zukri minta penertiban memperhatikan semua aspek di kawasan hutan lindung itu.
Perhatian itu disampaikan saat audiensi di Kantor Gubernur Riau bersama perwakilan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI. Terutama ketika ditanya terkait tanggapan sebagai ‘orang tua’ masyarakat Pelalawan.
“Atas nama anggota DPR barang kali mohon penjelasan ‘orang tua’ dari warga di TNTN. Pak Bupati barang kali bisa menyampaikan secara langsung, sehingga kami pulang itu membawa kabar dari Riau,” kata Anggota BAM DPR Harris Turino, Kamis (10/7/2025).
“Kalau orang Melayu bilang ‘Mencabut benang di dalam tepung, tepung tak tumpah benang pun tak putus’, artinya hutan kita jaga, hewan kita lindungi, tapi masyarakat kita muliakan,” kata Bupati Zukri.
Zukri mengakui ada ribuan orang tinggal di TNTN. Mereka tinggal dalam kawasan itu mulai dari sebelum penetapan TNTN pada tahun 2004 hingga saat ini membuka lahan untuk kebun kelapa sawit.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
“Masyarakat di situ banyak, ada yang sudah buka lahan sejak 2004 ke atas, ada di atas 2009, ada baru 5 tahun, 3 tahun dan lain-lain sampai 20 tahun. Ada belasan tahun, sudah bermacam-macam,” kata Zukri.
Zukri mengungkap dalam kawasan TNTN ada rumah ibadah, sekolah, fasilitas umum hingga rumah warga. Sehingga ia meminta proses penertiban dilakukan secara adil.
“Kalau misalnya Pak Harris tadi bertanya ke saya sebagai orang tua, ya sebagai orang tua saya tidak mau menyakiti rakyatnya. Ya untuk Kepres 05 Tahun 2025 itu juga harus kita tegakkan, kita pulihkan dan semuanya bisa berjalan dengan baik,” kata Zukri.
Ketua PDIP Riau itu mengakui soal adanya gejolak di lapangan saat penertiban TNTN. Termasuk fakta di lapangan bahwa adanya cukong yang menguasai lahan luas dengan memprovokasi masyarakat kecil.
“Temuan di lapangan mohon maaf ini saya sampaikan di sini, kadang yang besar itu mempropokasi yang kecil-kecil. Jadi yang punya lahan besar memprovokasi mereka yang punya lahan kecil,” katanya.
Untuk itu, harus ada keadilan dalam proses penertiban. Termasuk mencarikan solusi terbaik bagi masyarakat sekitar yang punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Pelalawan.
“Kesimpulannya Pemerintah Daerah dukung apa yang dilakukan Satgas PKH kawasan TNTN, tapi tentu kita ingin carikan solusi yang terbaik untuk rakyat,” kata Zukri.
