Pemerintah Indonesia berencana menyiapkan Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, sebagai pusat perawatan bagi 2.000 warga Gaza. Namun, muncul pertanyaan apakah warga Palestina bersedia meninggalkan tanah mereka untuk berobat di Indonesia.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto, menilai kebijakan ini justru bisa menimbulkan dilema bagi warga Gaza.
“Mereka pasti bingung degan kebijakan ini karena masuk strategi Israel untuk kosongkan Gaza dari rakyat Palestina,” kata Hikmahanto dilansir infoNews, Minggu (17/8/2025).
Ia menjelaskan bahwa Israel ingin menguasai penuh wilayah Gaza. Karena itu, jika warga Palestina mengungsi ke luar negeri, situasi tersebut bisa mempercepat langkah Israel dalam mencaplok wilayah tersebut. Hikmahanto menegaskan, meski ada tawaran perlindungan dari negara lain, belum tentu warga Gaza mau meninggalkan tanah kelahirannya.
“Belum tentu karena bagi mereka tanah Gaza harga mati. Mereka harus bertahan di Gaza agar tanahnya tidak diambil Israel meski taruhannya adalah nyawa,” lanjutnya.
Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, juga meragukan rencana Indonesia ini akan disambut positif oleh warga Gaza. Ia menilai kekosongan penduduk justru bisa mempermudah Israel dan sekutunya menekan sisa warga yang masih bertahan.
“Kemungkinan warga Gaza menyambut niat baik RI ini adalah 50:50. Karena bagi warga Gaza yang memahami Hukum Internasional maupun yang cinta Tanah Air, maka hijrahnya warga Gaza walaupun sementara waktu dan dalam jumlah yang sangat sedikit, dapat menjadi penguat bagi Israel dan Amerika Serikat, untuk mengusir mereka yang hijrah tersebut secara permanen,” kata Teuku.
Meski begitu, Teuku tetap memberi apresiasi pada langkah berani Indonesia untuk memberi layanan kesehatan bagi korban perang Gaza, mengingat tak banyak negara yang berani mengambil sikap serupa.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
“Inisiatif RI ini, walaupun masih merupakan ide, merupakan teguran pada negara-negara di kalangan OKI dan GNB, terutama sekali Negara-Negara Teluk, untuk benar-benar memahami tantangan hidup-mati yang masyarakat Palestina sedang hadapi setiap harinya,” ujarnya.
Ia menekankan agar Pulau Galang ditetapkan sebagai satu-satunya lokasi perawatan agar tidak menimbulkan spekulasi atau tekanan dari Amerika Serikat dan Israel untuk menerima warga Gaza. Selain itu, Teuku menilai Indonesia perlu berkoordinasi dengan PBB agar rencana ini sesuai dengan hukum internasional.
“Penyebutan beberapa lokasi bagi pemulihan kesehatan adalah berbahaya, karena berpotensi sebagai menerima tekanan Amerika Serikat dan Israel, guna menerima pasien dalam jumlah diatas 2.000 orang,” ucap Teuku.
“Termasuk di dalamnya, negosiasi tingkat tinggi dengan PBB, agar selepas pemulihan kesehatan mereka, maka 2.000 pasien tersebut dapat dipulangkan kembali ke tanah kelahiran mereka yang sedang diduduki Israel (yang) melanggar hukum internasional,” imbuhnya.
