Koalisi Ojol Nasional (KON) menemui Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI. Dalam kesempatan itu koalisi driver ojol itu menyatakan tak keberatan menjadi mita, tapi berharap agar potongan aplikator tidak lebih dari 15%.
“Mereka tetap menuntut posisi mereka, status mereka tidak sebagai karyawan dari aplikator, tapi tetap menjadi mitra,” ujar Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu dikutip infoFinance, Kamis (24/4/2025).
Driver ojol tak masalah menjadi mitra karena memiliki keleluasaan waktu dalam bekerja.
“Kenapa tetap menjadi mitra? Ada fleksibilitas dan sebagainya. Mereka tidak menuntut karyawan tetap, mereka tidak menuntut menjadi karyawan, mereka tetap menuntut para mitra,” tutur politisi PDIP ini.
Tuntutan para driver ojol, kata dia, adalah menurunkan potongan dari pihak aplikator. Dengan begitu para driver akan memiliki pendapatan yang lebih.
“Tapi, turunkan komisi aplikator sehingga mereka punya pendapatan lebih,” tambahnya.
Selain itu, Adian mengatakan KON menuntut DPR dan Pemerintah merevisi Undang-Undang (UU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Ia mengatakan, tuntutan tersebut didasari lantaran membatasi ruang gerak ojol.
“Karena mereka mau cepat, sehingga tidak perlu melakukan harmonisasi seluruh pasal, tapi beberapa pasal yang terkait dengan kepentingan dan kehidupan mereka,” jelasnya.
Terakhir, Adian mengatakan KON meminta potongan aplikasi sesuai dengan UU tentang Hukum Dagang, di mana potongan perantara ditetapkan sebesar 2,5-5%. Namun begitu, KON meminta potongan aplikasi tidak lebih dari 15%.
“Tapi mereka berbaik hati buat aplikator, jangan di atas 15%. Maksimal 15%,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Presidium Pusat KON Andi Gustianto mengatakan, pihaknya memang menghendaki status kemitraannya. Selain itu, KON juga menyadari bahwa aplikator juga perlu menjalani kepentingan bisnisnya.
“Lapangan pekerjaan itu harus tetap ada untuk kita. Jadi bagaimana enak di aplikasinya, kita sebagai pengguna aplikasi juga sama-sama enak. Jadi yang berkeadilan lah,” ungkapnya.
