Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho resmi mengirimkan surat usulan penempatan Pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Tenaga pendidik atau guru menjadi prioritas.
Usulan ini ditandatangani dan ditujukan langsung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Usulan dikirim tertanggal 25 Agustus 2025.
Dalam usulan tersebut, terdapat 5.173 alokasi PPPK paruh waktu yang diusulkan dapat ditempatkan di lingkungan Pemko Pekanbaru. Dengan rincian PPPK yang terdaftar pada pangkalan data BKN sejumlah 2.866.
Lalu ada pula data yang tidak terdaftar pada pangkalan data BKN sebanyak 2.307 orang. Seluruhnya dikirimkan langsung ke Menpan RB untuk ditindaklanjuti.
Walkot Agung membenarkan adanya usulan penempatan 5 ribu lebih PPPK paruh waktu di lingkungan Pemko Pekanbaru. Termasuk memprioritaskan tenaga pengajar atau guru.
“Benar usulan sudah saya teken dan dikirim kemaren, Senin (25/8/2025). Saya prioritaskan tenaga pengajar atau guru, karena memang kami ingin ada banyak guru yang terampil yang bisa membentuk karakter SDM siswa/siswi di Pekanbaru,” ucap Wako Agung, Selasa (26/8/2025).
Selain guru, ada juga usulan penempatan PPPK paruh waktu bagi tenaga teknis dan tenaga medis. Dengan harapan, kedepan tidak ada lagi persoalan penataan pegawai non-ASN sebagaimana diamanatkan pada
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
Untuk itu, pegawai yang saat ini statusnya belum ada kejelasan dapat segera ada kepastian. Terutama soal gaji yang harus mereka terima untuk keburuhan hidup dan layak.
“Sehingga teman-teman PPPK paruh waktu ini ada kepastian. Terutama mengenai gaji. Mereka juga secara resmi akan mendapatkan SK penempatan dan mudah-mudahan surat usulan yang kamu kirim segera dibalas Kemenpan RB,” harapnya.
