Seribuan massa atas nama Sekber Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumut melakukan demontrasi di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu). Mereka menuntut agar Gubsu Bobby Nasution merekomendasikan agar PT TPL ditutup.
“Kami melawan, kami menolak kehadirannya (PT TPL) di Tapanuli Raya, kami berharap tidak ada lagi air mata yang dijatuhkan oleh ibu-ibu, tidak ada lagi anak-anak yang menangis karena trauma, tidak ada lagi orang yang mengalami ketidaknyamanan di rumahnya sendiri, di ladang nya, di tanah leluhurnya karena gebukan karena pukulan karena intimidasi dari PT Toba Pulp Lestari,” kata Ketua Sekber Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumut, Pastor Walden Sitanggang, di lokasi, Senin (10/11/2025).
Walden mengaku kecewa dengan adanya pernyataan Gubsu Bobby Nasution soal PT TPL tidak boleh diganggu karena memiliki alas hak. Padahal menurut Walden, TPL sudah merampas hak rakyat hingga merusak alam.
“Akhir-akhir ini kita menyayangkan karena Bobby mengatakan ‘TPL jangan dihalang-halangi karena memiliki hak alas’, itu benar di satu sisi, tapi TPL tidak diizinkan untuk merampas hak rakyat, TPL tidak diizinkan untuk merusak alam, mereka diizinkan untuk mengelola hutan dan kita tahu untuk mengelola hutan ada tahapan-tahapan ada norma-norma untuk tetap menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati,” ucapnya.
Pimpinan Aksi, Rokki Pasaribu, menyebutkan jika kekerasan terhadap rakyat yang dilakukan PT TPL sudah berulang selama puluhan tahun. Sehingga solusi agar PT TPL tidak beroperasi lagi menjadi pilihan.
“Kekerasan yang diperlihatkan TPL belakangan ini adalah kekerasan yang berulang sebenarnya dan ini sudah berlangsung puluhan tahun, sehingga kita berkesimpulan tidak ada solusi lain selain perusahaan ini harus hengkang,” sebut Rokki Pasaribu.
Rokki menjelaskan jika mereka menuntut agar Bobby merekomendasikan kepada Kementerian Kehutanan ubah mencabut izin PT TPL. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga diminta untuk mencabut izin operasional PT TPL.
“Nggak muluk-muluk, sesuai dengan kewenangannya, Gubernur mempunyai kewenangan untuk merekomendasikan tuntutan ini sebenarnya, mempertimbangkan segala peristiwa yang terjadi di kawasan Danau Toba dan Tapanuli Raya semestinya Bobby Nasution merekomendasikan kepada Kementerian Kehutanan segera mencabut izin konsensinya ini dan kepada Presiden supaya mencabut izin operasional PT TPL itu tuntutan kita hari ini,” tuturnya.
Hingga saat ini massa aksi masih bertahan di depan Kantor Gub Sumut. Mereka secara bergantian menyampaikan orasi sembari menunggu Bobby Nasution menemui mereka.
