Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi keputusan pemerintah Indonesia yang hingga kini belum membuka bantuan internasional untuk penanganan bencana di Sumatera. PKS menyatakan masih percaya dengan kemampuan pemerintah yang dinilai masih memadai untuk menangani krisis di tiga provinsi terdampak.
Sekjen PKS, Muhammad Kholid, mengatakan pihaknya meyakini pemerintah memiliki kapasitas dan pengalaman yang cukup dalam menghadapi bencana besar. Ia menekankan pentingnya kerja sama seluruh unsur nasional dalam kondisi darurat.
“Pertama, kami masih berharap dan percaya bahwa pemerintah Indonesia memiliki kapasitas, sumber daya, serta pengalaman dalam menangani bencana besar. Kolaborasi semua elemen-pemerintah pusat, pemprov, pemda, TNI-Polri, Basarnas, BNPB, hingga para relawan masyarakat-sangat menentukan dalam fase krisis seperti ini,” kata Sekjen PKS Muhammad Kholid dilansir infoNews, Senin (8/12/2025).
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Lebih jauh, Kholid menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berperan krusial dalam penanganan bencana di Sumatera. PKS melihat keberhasilan respons bencana sangat bergantung pada kemampuan Presiden mengarahkan dan menyinergikan kerja antarinstansi.
“Dalam situasi genting dan krisis bencana seperti saat ini, kepemimpinan Presiden menjadi faktor kunci. Presiden perlu memastikan orkestrasi lintas kementerian berjalan cepat, tepat, dan efektif,” katanya.
Ia juga mengusulkan agar Presiden Prabowo, bersama pimpinan TNI, Polri, BNPB, dan Basarnas, mempertimbangkan untuk berkantor langsung sementara di wilayah terdampak demi memastikan koordinasi berjalan optimal di lapangan.
“Bila diperlukan, Presiden bersama Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Basarnas, dan seluruh menteri terkait dapat untuk sementara berkantor langsung di wilayah terdampak guna memimpin koordinasi lapangan secara lebih intensif,” kata Kholid.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat perlu berdialog langsung dengan pemerintah daerah dan warga terdampak agar mendapatkan data yang akurat dan dapat merumuskan kebijakan yang efektif.
“Pemerintah pusat juga perlu berdialog dengan pemprov, pemda, dan masyarakat terdampak untuk memperoleh data dan informasi yang valid di lapangan sehingga kebijakan yang diambil benar-benar tepat, efektif, dan efisien,” sambungnya.
