Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengimbau pemerintah kabupaten/kota meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Kondisi ini seiring meningkatnya curah hujan, cuaca ekstrem dan potensi bencana di Riau.
Imbauan disampaikan SF Hariyanto dalam rapat tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto terkait mitigasi bencana hidrometeorologi, high level meeting tim pengendalian inflasi daerah Provinsi Riau. Ini sekaligus kesiapan menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2026.
SF Hariyanto mengatakan, Presiden sudah menekankan soal pentingnya peningkatan kewaspadaan daerah terhadap bencana alam. Khususnya banjir dan cuaca ekstrem, dengan respons cepat, aksi konkret lintas sektor, serta koordinasi yang kuat.
“Berdasarkan data yang ada, Riau saat ini memasuki periode cuaca ekstrem dan puncak musim hujan. Tercatat 39 kecamatan dan 170 desa berstatus rawan banjir, serta 23 kecamatan dan 36 desa rawan longsor, sehingga seluruh daerah diminta meningkatkan kesiapan secara maksimal,” kata SF, Senin (8/12/2025).
Untuk memastikan kesiapsiagaan, SF menginstruksikan Dinas PUPR agar memastikan seluruh alat berat dalam kondisi baik. Sehingga siap digunakan sewaktu-waktu mendukung penanganan darurat.
Selain itu, berdasarkan data BMKG adanya prediksi peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah, terutama di Pekanbaru, Kampar, Rokan Hulu, dan Pelalawan. Kondisi ini, menurutnya, menuntut langkah mitigasi cepat tanpa menunggu terjadinya bencana.
Melihat kondisi itu, SF Hariyanto meminta kepala daerah untuk mengaktifkan posko bencana di kabupaten dan kota selama 24 jam. Termasuk segera melaksanakan apel kesiapsiagaan, normalisasi sungai, perbaikan tanggul dan penanganan titik-titik rawan drainase yang kerap menjadi sumber genangan.
Terkait pengelolaan PLTA Koto Panjang, SF juga menekankan pentingnya koordinasi dan sistem peringatan dini agar pembukaan pintu air tidak dilakukan secara bersamaan. Sehingga tidak memperparah potensi banjir di wilayah hilir, khususnya Kabupaten Kampar.
“Seluruh kepala daerah tolong pastikan ketersediaan dan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) secara cepat dan tepat sasaran. Serta melakukan pelaporan kondisi bencana secara real-time guna mempercepat pengambilan keputusan dan penanganan di lapangan,” katanya.
Sebelumnya sebanyak 21 alat berat hingga mobil truk juga telah disiapkan Dinas PUPR Riau dalam siaga bencana. Bahkan, Status Siaga Bencana hidrometeorologi juga telah ditetapkan terhitung 1 Desember hingga 31 Januari mendatang.
