Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau menyoroti ketimpangan besarnya aktivitas ekonomi daerah dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Bappeda mengatakan potensi ekonomi yang dikelola rakyat justru banyak mengalir keluar daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Riau, Purnama Irwansyah mengatakan bahwa berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), ada sekitar Rp 37 triliun dana masyarakat yang beredar di Provinsi Riau. Purnama menyebut dana tersebut mencerminkan potret usaha masyarakat Riau yang cukup kuat.
“Tadi disebutkan oleh LPS, ada uang yang masih banyak di Riau, sebesar kurang lebih Rp 37 triliun. Kalau kami lihat itulah potret usaha yang ada di Riau yang dikelola rakyat,” kata Purnama usai acara infocom Regional Summit Riau di Ballroom The Premiere Hotel Pekanbaru, Jumat (19/12/2025).
Namun, menurutnya potensi ekonomi yang dikelola rakyat tersebut justru nyatanya banyak mengalir keluar daerah dan tidak memberi dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah daerah. Kondisi ini, kata Purnama, pada akhirnya merugikan daerah.
Pasalnya, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau tercatat sangat besar, yakni mencapai Rp 1.112 triliun, tetapi tidak berbanding lurus dengan kapasitas anggaran yang dikelola pemerintah daerah.
“Yang dikelola rakyat itu semua keluar, sebetulnya merugikan Riau. Karena PDRB di Riau itu Rp 1.112 triliun, hanya sepertiga dari DKI. Tetapi apa yang dikelola Riau, APBD-nya cuma Rp 8 triliunan,” jelasnya.
Dia menjelaskan bahwa ketimpangan tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem distribusi dan pengelolaan negara. Menurutnya, dengan PDRB sebesar itu, seharusnya pemerintah kabupaten/kota di Riau tidak mengalami kesulitan dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
“Itu tidak sebanding sama sekali dengan apa yang diperoleh Riau. Kemana pajak-pajak dari Rp 1.112 triliun itu. Seharusnya bupati dan wali kota tidak pusing mengelola daerahnya,” tegasnya.
Purnama juga menyinggung tuntutan inovasi yang kerap dibebankan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, inovasi akan sulit diwujudkan secara maksimal apabila tidak ditopang oleh kapasitas anggaran yang memadai.
“Saat ini, kita disuruh berinovasi, tetapi kalau kebutuhan kita misalnya 100, kita punya uang 8. Bagaimana inovasinya mencukupi 10. Nah ini yang sebetulnya kita sesalkan juga, bagaimana mengelola uang negara ini,” pungkasnya.
Untuk diketahui, infocom Regional Summit Riau turut dihadiri sejumlah tokoh seperti Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution, Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri Sugeng Hariyono, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Riau, Purnama Irwansyah.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Ada juga tiga kepala daerah di Riau yang hadir dalam acara ini, yakni Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Bupati Siak Afni Zulkifli, dan Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso.
infocom Regional Summit Riau diselenggarakan atas dukungan Pemprov Riau, PT Riau Petroleum, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
