Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution buka suara terkait bantuan dari Uni Emirat Arab (UEA) yang diberikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Medan. Bobby menjelaskan bantuan tersebut tidak dikembalikan, namun diserahkan ke Muhammadiyah.
“Bukan dipulangkan, tapi akan diserahkan ke Muhammadiyah teknisnya nanti. Jadi karena itu yang memberikan NGO, yang menerima juga NGO nanti Muhammadiyah yang menyalurkan,” ujar Bobby saat diwawancarai, Jumat (19/12/2025).
Dijelaskan Bobby, bantuan tersebut bukan berasal dari Pemerintah UEA melainkan dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM yang ada di UEA.
“Kalau bantuannya institusi tentu kita serahkan ke pemerintah pusat. Karena bantuan yang diterima pak wali kota yang dari Uni Emirat Arab itu bukan dari institusi, jadi bukan negaranya, tapi NGO-nya. Jadi kalau di sini kayak Palang Merah Indonesia (PMI) di sana Bulan Sabit Merah memberikan bantuan kepada Pemerintah Kota Medan,” jelasnya.
Bobby mengatakan, penjelasan terkait mekanisme pemberian bantuan dari negara lain telah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dia mengatakan, jika bantuan bukan berasal dari pemerintah negara lain, boleh diterima.
“Pak Mendagri tadi sampaikan begitu, untuk bantuan internasional yang sifatnya negara ke negara, mekanismenya memang ke pusat, kami daerah hanya menerima. Namun kalau NGO, kami diperbolehkan menerima, namun akan diserahkan ke NGO yang ada di sini juga,” tutupnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Medan mengembalikan bantuan 30 ton beras dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UAE) yang ditujukan bagi korban banjir. Wali Kota Medan Rico Waas menyebut pengembalian ini dilakukan usai pihaknya melakukan pengecekan regulasi dari Pemerintah Pusat.
“Intinya adalah memang kita sudah cek tentang regulasi dan penyampaian. Kita cek BNPB juga, dan Kementerian Pertahanan bahwasanya memang melalui koordinasi semua, ini tidak diterima dulu,” ujar Rico saat diwawancarai, Kamis (18/12).
Saat ditanya apakah ada teguran dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Rico enggan menjawab. Menurutnya, pengembalian tersebut dilakukan lantaran pemerintah pusat memang tidak mengizinkan bantuan dari asing untuk korban bencana.
“Karena memang pemerintah belum atau tidak menerima bantuan dari pihak asing. Jadi kita kembalikan dan nantinya bisa dimanfaatkan lagi. Tapi untuk Kota Medan tidak menerima,” ucapnya.
