Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menghentikan status tanggap darurat bencana di Sumut. Bobby mengatakan jika saat ini masuk masa transisi.
“Insyaallah kita masuk ke fase transisi,” kata Bobby Nasution, Jumat (2/1/2026).
Status tanggap darurat bencana di Sumut sudah diperpanjang sebanyak 2 kali. Terakhir, masa tanggap darurat bencana berlangsung hingga 31 Desember 2025.
Lebih lanjut, Bobby menjelaskan jika percepatan penanggulangan pascabencana menjadi poin penting dalam masa ini. Pihaknya sudah mendata soal ke kebutuhan para korban banjir bandang-longsor di Sumut.
“Percepatan penanggulangan pascabencana ini menjadi poin penting, korban bencana yang hari ini sudah terdata kebutuhannya juga sudah kita data, kebutuhan itulah yang harus kita penuhi sekarang, baik rumah, infrastruktur, area pertanian, area usaha, UMKM mereka dagangan mereka, nah ini yang menjadi fokus kita sekarang,” ucapnya.
Masa transisi ini disebut berlangsung selama 3 bulan. Nanti bakal berakhir akhir Maret 2026.
“3 bulan sampai akhir Maret,” tuturnya.
Untuk diketahui, 19 kabupaten/kota di Sumut dilanda banjir, banjir bandang, dan longsor. Hingga hari ini terdapat 366 korban meninggal dunia dan 59 orang hilang.
Pemprov Sumut memperbarui data kerugian sementara akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi akhir bulan November 2025. Data per hari ini, kerugian mencapai Rp 18,48 triliun.
Hal itu diketahui dari Infografis yang dikirim oleh Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sumut Porman Mahulae. Kerugian ini disebut masih terus dapat berubah.
“Estimasi (Rp 18,48 miliar) angkanya masih terus berfluktuasi,” kata Porman Mahulae saat dikonfirmasi, Jumat (2/1).
Berdasarkan infografis itu, kerugian di sektor jalan dan jembatan milik Pemprov Sumut mencapai Rp 880,65 miliar. Jalan dan jembatan nasional memiliki kerugian sebesar Rp 814,26 miliar.
Kerugian untuk jalan dan jembatan kabupaten/kota diperkirakan Rp 940,55 miliar. Sedangkan untuk irigasi, bendung dan sungai sebesar Rp 912,46 miliar.
Sektor pertanian mengalami kerugian sebesar Rp 1,48 triliun dan perkebunan sejumlah Rp 535,01 miliar. Sektor peternakan sebesar Rp 152,87 miliar dan perikanan mencapai Rp 305,6 miliar.
Pada sektor perumahan, kerugian mencapai Rp 2,78 triliun dan UMKM sebesar Rp 4,48 triliun. Untuk bangunan sekolah dasar hingga menengah atas, kerugian tercatat Rp 550,6 miliar.
Sektor kesehatan mengalami kerugian sebesar Rp 361,83 miliar. Untuk rumah ibadah sendiri sebesar Rp 219,50 miliar
Kerugian di sektor pasar, perbankan, kantor TNI/Polri, dan kantor pemerintah juga tercatat sebesar Rp 3,1 triliun. Sehingga total kerugian sebesar Rp 18,48 triliun.
Berdasarkan infografis itu, kerugian di sektor jalan dan jembatan milik Pemprov Sumut mencapai Rp 880,65 miliar. Jalan dan jembatan nasional memiliki kerugian sebesar Rp 814,26 miliar.
Kerugian untuk jalan dan jembatan kabupaten/kota diperkirakan Rp 940,55 miliar. Sedangkan untuk irigasi, bendung dan sungai sebesar Rp 912,46 miliar.
Sektor pertanian mengalami kerugian sebesar Rp 1,48 triliun dan perkebunan sejumlah Rp 535,01 miliar. Sektor peternakan sebesar Rp 152,87 miliar dan perikanan mencapai Rp 305,6 miliar.
Pada sektor perumahan, kerugian mencapai Rp 2,78 triliun dan UMKM sebesar Rp 4,48 triliun. Untuk bangunan sekolah dasar hingga menengah atas, kerugian tercatat Rp 550,6 miliar.
Sektor kesehatan mengalami kerugian sebesar Rp 361,83 miliar. Untuk rumah ibadah sendiri sebesar Rp 219,50 miliar
Kerugian di sektor pasar, perbankan, kantor TNI/Polri, dan kantor pemerintah juga tercatat sebesar Rp 3,1 triliun. Sehingga total kerugian sebesar Rp 18,48 triliun.
