Polemik peralihan kepemilikan empat pulau dari Aceh ke Sumatra Utara (Sumut) diambil alih oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemendagri pun akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait polemik tersebut.
“Siang ini pukul 14.00 WIB kami akan lakukan evaluasi secara menyeluruh, tim nasional rupabumi dan jajaran Kemendagri,” kata Wamendagri, Bima Arya, dikutip infoNews Senin (16/6/2025).
DPR Minta Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut Tak Dibawa ke Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyebut argumentasi Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara sama-sama kuat terkait empat pulau. “Kalau kita kaji dari berbagai data yang masuk ke kami memang argumentasinya sama-sama kuat,” tuturnya.
Secara historis argumentasi Provinsi Aceh sangat kuat. Sedangkan Provinsi Sumut kuat secara posisi keempat pulau yang lebih dekat dengan Sumut.
“Argumentasi Provinsi Aceh menjelaskan bahwa sejak 1965 dan seterusnya itu sudah memiliki kedekatan historis dengan perjalanan masyarakat Aceh, nah Provinsi Sumut dari sisi geospasial batas, memang sangat berdekatan, jadi sebetulnya di sini dalam konteks ini kita tidak bisa gunakan sekadar data, tapi menggunakan nilai-nilai asas persatuan dan kesatuan, keadilan dan sejarah history,” ucap dia.
“Supaya nanti ke depan dalam konteks hal hal ini mungkin akan sering terjadi tetap ada kebijaksanaan yang harus diambil, bukan semata-mata hanya data empiris atau geografis saja. Saya pikir tepat,” lanjutnya.
Dede Yusuf juga meminta agar persoalan ini jangan sampai ditarik ke ranah politik. Ia pun meminta semua pihak menunggu langkah Prabowo.
“Kita juga sudah beri waktu, pemerintah harus memediasi lagi masalah ini dengan berbagai pihak ya, jadi jangan ditarik masuk ranah politik yang lebih luas lagi, harus kebijakan negara, sepakat yang dilakukan Pak Prabowo, kita tunggu hasilnya,” ujar dia.
