Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky melakukan peletakan batu pertama pembangunan hunian sementara (Huntara) untuk korban banjir di Kecamatan Idi Rayeuk. Pembangunan dikebut sehingga warga mendapatkan tempat tinggal layak terutama saat bulan Ramadhan.
Pembangunan Huntara di Aceh Timur dimulai dari Idi Rayeuk dengan jumlah 24 unit hunian. Huntara itu akan ditempati sementara warga terdampak banjir yang selama ini mengungsi di belakang Kantor Camat Idi Rayeuk.
“Hari Meugang dan bulan puasa merupakan momentum sakral bagi masyarakat Aceh. Kita ingin memastikan masyarakat korban banjir dapat melalui masa tersebut dengan tempat tinggal yang layak. Itu sebabnya pembangunan Huntara ini kita percepat,” kata Al-Farlaky dalam keterangannya, Jumat (9/1/2026).
Al-Farlaky mengakui terdapat sejumlah kendala di lapangan terutama terkait ketersediaan dan status lahan pembangunan Huntara. Beberapa lokasi harus menggunakan lahan milik pemerintah pusat seperti PT KAI maupun lahan milik swasta.
“Untuk itu, kami berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat terkait pembebasan dan pemanfaatan lahan, sehingga ke depan tidak menimbulkan persoalan hukum,” jelasnya.
Menurutnya, pembangunan Huntara direncanakan di sejumlah kecamatan terdampak banjir antara lain Kecamatan Simpang Jernih, Serba Jadi (Lokop), Idi Rayeuk, Peureulak, Julok, Simpang Ulim, Pante Bidari, Madat, serta beberapa unit juga dibangun di Kecamatan Banda Alam.
Warga disebut dapat menempati Huntara setelah kesiapan lahan dinyatakan clear. Proses pembangunannya dilakukan anak usaha BUMN, khususnya PT Adhi Karya, serta didukung oleh BNPB.
“Target pembangunan Huntara ini sekitar 10 hari dan ditargetkan selesai pada tanggal 15. Huntara akan dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti ranjang, kipas angin, dispenser, serta akses internet gratis,” ujar Al- Farlaky.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
Wakil Kepala Badan Pengatur BUMN Republik Indonesia, Teddy Barata, mengatakan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, fokus utama saat ini adalah percepatan pembangunan Huntara bagi masyarakat terdampak bencana. BUMN siap membantu pemerintah daerah untuk memastikan proses pemulihan pascabencana dapat berjalan secepat mungkin.
“Fokus kita saat ini adalah Huntara, dengan penekanan pada kecepatan, karena masih banyak daerah lain yang juga membutuhkan penanganan. Ini adalah bentuk perhatian pemerintah pusat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh. Skala musibah ini sangat besar, sehingga membutuhkan kerja bersama dari semua pihak, termasuk BUMN,” jelas Teddy.
Wakil Kepala Badan Pengatur BUMN Republik Indonesia, Teddy Barata, mengatakan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, fokus utama saat ini adalah percepatan pembangunan Huntara bagi masyarakat terdampak bencana. BUMN siap membantu pemerintah daerah untuk memastikan proses pemulihan pascabencana dapat berjalan secepat mungkin.
“Fokus kita saat ini adalah Huntara, dengan penekanan pada kecepatan, karena masih banyak daerah lain yang juga membutuhkan penanganan. Ini adalah bentuk perhatian pemerintah pusat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh. Skala musibah ini sangat besar, sehingga membutuhkan kerja bersama dari semua pihak, termasuk BUMN,” jelas Teddy.
