Gubernur Jawa Barat mewacanakan untuk mengirim siswa bermasalah ke barak TNI untuk mendapatkan Pendidikan karakter. Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, mengkritik wacana tersebut dan menganggap kurang tepat kebijakan Dedi Mulyadi.
“Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah,” katanya dikutip infoNews, (30/4/2025).
Legislator PDIP itu menilai mendidik siswa dengan cara militer bukan berarti membuat penguatan karakter. Ada faktor lain seperti keluarga, lingkungan pergaulan hingga aktivitas di sekolah yang mesti dialami.
“Penguatan karakter bukan selalu berarti mendidik siswa bermasalah dengan cara militeristik. Penanganan siswa bermasalah harus dipahami secara holistik dengan menelaah keluarga, lingkungan pergaulan dan aktivitas di sekolah,” ucap Bonnie.
Pendekatan psikologis dianggap Bonnie sebagai cara yang tepat untuk menangani siswa bermasalah. Karena itu dia menyebut wacana Dedi Mulyadi kurang tepat.
“Melibatkan psikolog dan psikiater untuk menangani siswa bermasalah jauh lebih tepat ketimbang mengirim mereka ke barak militer,” sebut Bonnie.
Bonnie meminta pemerintah daerah mulai dari kabupaten atau kota sampai provinsi memastikan keberadaan guru konseling di setiap sekolah yang terlatih dalam mengatasi siswa bermasalah. Ia menyebut pemerintah daerah juga harus memfasilitasi penyaluran minat dan bakat siswa.
“Penyediaan fasilitas olahraga dan kesenian juga seharusnya bisa dilakukan pemerintah agar siswa-siswa bermasalah bisa menyalurkan energi dan kreativitasnya,” kata Bonnie.
“Sehingga menghindarkan mereka dari tindakan-tindakan yang mengarah pada kriminalitas atau kenakalan remaja lainnya, seperti tawuran dan narkoba,” sambungnya.
Bonnie memandang, mengirimkan anak bermasalah ke barak militer untuk dididik dengan tegas bukan satu-satunya cara menyelesaikan masalah kedisiplinan remaja. Terlebih bagi anak dengan latar belakang sosial yang beragam.
“Cara instan menyelesaikan problem kenakalan remaja tidak akan bisa menyelesaikan masalah hingga ke dasarnya, yang seringkali berakar ke problem sosial,” ujar Bonnie.
“Jadi tidak bisa disamaratakan seperti itu. Harus ditemukan pola yang paling tepat untuk memperbaiki sikap mereka sesuai dengan kebutuhan anak-anak ini seperti apa. Kalau seperti ini dengan gaya militeristik, kayaknya malah jadi ke mana-mana,” lanjutnya.
Kebijakan Dedi Mulyadi Dianggap Memberatkan TNI. Baca Halaman Berikutnya…
Bonnie menyebut jangan sampai kebijakan yang diambil Gubenur Jawa Barat justru memberatkan tugas TNI. Ia menilai rencana itu harus dipertimbangkan dengan matang.
“Sebaiknya jangan sampai merepotkan tentara yang sedang bertugas menjaga NKRI dari potensi ancaman yang datang dari luar ke negeri kita dengan menambah-nambahi beban kerja yang tak relevan,” ungkapnya.
Diketahui Dedi Mulyadi melontarkan wacana siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal diberi pendidikan karakter yang melibatkan unsur TNI-Polri. Wacana ini diinginkan Dedi merespons sejumlah kasus kenakalan remaja di Jabar.
Bahkan ia mewacanakan program pendidikan karakter itu akan mulai digulirkan pada 2 Mei 2025 di beberapa wilayah di Jawa Barat. Pembinaan siswa bermasalah ke barak akan dilakukan secara bertahap.
“Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap,” ujar Dedi dilansir infoJabar, Selasa (29/4/2025).
Nantinya, disiapkan puluhan barak khusus untuk siswa yang mengikuti program pendidikan karakter. Adapun siswa yang akan mengikuti program ini, dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua.
“Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” tutupnya. jelasnya.
