Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR melakukan audiensi dengan gubernur hingga bupati di Riau terkait kasus Taman Nasional Tesso Nilo. BAM mengungkap ada aduan soal sabotase pendidikan dan listrik terhadap masyarakat.
Audiensi dilaksanakan di Kantor Gubernur Riau Jalan Jenderal Sudirman. Hadir dalam audiensi dengan BAM DPR seperti Gubernur Abdul Wahid, Kapolda Irjen Heri Heryawan hingga Wadansatgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Mayjen Dodi Triwinarto.
“Disampaikan dalam audiensi masyarakat kelompok perwakilan Riau itu disebut ada sabotase pendidikan itu perlu kita clear-kan,” kata anggota BAM DPR, Selamet dalam audiensi, Kamis (10/7/2025).
Selamet mengungkap ada 4 sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri dalam kawasan TNTN. BAM minta ada penjelasan secara detail atas aduan masyarakat.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
“Kalau tadi disampaikan Satgas PKH disitu terdiri 4 SD negeri dan 1 SMP negeri. Tentu ini sudah dibawah naungan pemerintahan. Penjelasan Pak Dodi (Wadan Satgas PKH) tadi disampaikan tidak menerima murid baru sehingga tidak dijadikan modus pada akhirnya,” kata Selamet.
Saat itulah Selamet meminta Pemerintah Daerah dan Satgas PKH menjelaskan soal sabotase pendidikan. Sehingga, aduan itu tak menjadi persepsi negatif saat proses penertiban TNTN dilakukan.
“Tapi untuk memberikan penjelasan yang lebih konkrit, biar jangan seolah negara melakukan sabotase pendidikan masyarakat ini perlu dijelaskan,” katanya.
Gubernur Riau Abdul Wahid mengungkap tidak ada sabotase pendidikan. Namun, menginstruksikan sekolah yang berada di luar TNTN.
“Memang di TNTN ini ada juga kawasan hutan. Yang kita amankan itu diluarnya saja, makanya kami bisa jelaskan secara detail nanti,” kata Wahid.
Sementara Dodi mengungkap tidak ada sabotase. Satgas PKH hanya meminta tidak ada penerimaan siswa baru di sekolah dalam TNTN.
“Kalau di dalam TNTN kami minta jangan mendaftar lagi (daftar baru), tapi sekolah lanjut. Jadi sekarang kita sedang proses pendataan,” kata Dody.
Selamet lalu mengungkap adanya laporan soal aliran listrik yang akan diputuskan di daerah tersebut. Hal itu turut dijawab oleh Satgas PKH.
“Di sana persoalan penonaktifan sekolah disebut adanya upaya pemutusan aliran listrik. Ini juga mohon penjelasan,” kata Selamet.
“Pertama di sana aliran listrik sebenarnya tidak ada, semua pakai genset rata-rata. Tapi mau akan dipasang aliran listrik ada sebagian, tiang listrik dasarnya sudah kita periksa itu dari swadaya BUMDes dengan dusun di sana. Itu rencana mau kita tarik karena belum ada kabel,” kata Dodi.
Dodi secara tegas mengungkap listrik di daerah tersebut menggunakan genset. Bahkan daerah tersebut sudah ada 14 dusun hingga puluhan RT.
“Pada umumnya menggunakan genset, ada pakai listrik tidak banyak. Tetapi di dekat kampung. Di dalam itu terbentuk 14 dusun dari 6 desa yang ada, dari 14 dusun terbentuk 56 RT dari masyarakat perambah yang muncul di situ kurang lebih sekitar 10-15 tahun,” kata Dodi.
