Anggota DPR RI Maruli Siahaan buka suara terkait pernyataannya yang mendukung PT Toba Pulp Lestari (TPL). Maruli mengaku tak membela TPL, tapi ia membela proses hukum.
“Saya tegaskan Kembali. Saya tidak membela perusahaan mana pun. Yang saya bela adalah proses hukum, kebenaran, dan kepentingan masyarakat,” ujar Maruli dalam keterangan tertulis, Kamis (11/12/2025).
Maruli menyebut dirinya menjunjung tinggi proses hukum. Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hadir dalam rapat tersebut untuk menjelaskan dasar pemberian izin TPL, termasuk apakah konsesi yang diberikan sudah sesuai aturan atau menyimpan potensi pelanggaran.
“Saya juga mendorong aparat kepolisian memeriksa secara objektif apakah ada pelanggaran di lapangan-baik oleh perusahaan maupun oleh masyarakat-karena hukum tidak boleh tebang pilih,” tambah pensiunan polisi ini.
Selain itu, Maruli juga meminta Kemenkum dan Kementerian HAM membentuk tim investigasi independen untuk menelusuri fakta secara menyeluruh, termasuk dugaan konflik agraria dan potensi pelanggaran HAM.
Terkait demonstrasi, Maruli meminta pemerintah memastikan apakah ada pihak yang menunggangi situasi. “Jangan sampai masyarakat dipecah belah oleh kepentingan tertentu,” ucapnya.
Politisi Partai Golkar ini menyebut, sebagai anggota DPR, dirinya bertugas melakukan pengawasan berdasarkan hukum, data, dan kepentingan publik, bukan tekanan opini ataupun narasi provokatif.
“Karena itu, saya menolak penggunaan bahasa yang dapat memecah belah masyarakat,” katanya.
Dalam situasi seperti ini, Maruli mengajak semua pihak kembali fokus pada solidaritas untuk menghadapi bencana yang tengah melanda berbagai wilayah di Sumatera Utara.
Maruli mengaku, terkait hal ini, dirinya terbuka untuk berdiskusi secara terbuka dengan siapa pun.
“Bagi saya, dialog yang jujur dan transparan adalah cara terbaik menjaga kepercayaan publik dan merawat persatuan kita sebagai keluarga besar Sumatera Utara,” pungkasnya.
Politisi Partai Golkar ini menyebut, sebagai anggota DPR, dirinya bertugas melakukan pengawasan berdasarkan hukum, data, dan kepentingan publik, bukan tekanan opini ataupun narasi provokatif.
“Karena itu, saya menolak penggunaan bahasa yang dapat memecah belah masyarakat,” katanya.
Dalam situasi seperti ini, Maruli mengajak semua pihak kembali fokus pada solidaritas untuk menghadapi bencana yang tengah melanda berbagai wilayah di Sumatera Utara.
Maruli mengaku, terkait hal ini, dirinya terbuka untuk berdiskusi secara terbuka dengan siapa pun.
“Bagi saya, dialog yang jujur dan transparan adalah cara terbaik menjaga kepercayaan publik dan merawat persatuan kita sebagai keluarga besar Sumatera Utara,” pungkasnya.
