Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
Sejumlah atlet Pekan Olahraga Nasional (PON) mempersoalkan Gubernur Riau Abdul Wahid memberikan bantuan Rp 20 juta untuk panari cilik pacu jalur Rayyan Arkan Dikha. Apa respon Wahid?
Abdul Wahid merespon santai soal kritikan para atlet PON 2024 itu. Menurutnya bukan Pemprov tidak mau bayar, tapi karena APBD sedang minus.
“Atlet PON tidak ada kita tidak mau bayar, kita bayar. Cuman tidak sesuai maksimal Perda,” kata Wahid, Senin (14/7/2025).
Wahid mengungkap dalam Perda tertuang anggaran maksimal bonus juara 1 Rp 300 juta, juara 2 Rp 200 juta dan juara 3 Rp 75 juta. Namun nominal hadiah maksimal tak dapat dipenuhi.
“Mereka minta yang maksimal. Sebenarnya kan range itu Rp 200-300 juara 1, lalu juara 2 paling maksimal range Rp 100-200, dan juara 3 itu Rp 70-75,” kata Wahid.
Lewat Dinas Pemuda dan Olahraga, Wahid melakukan pertemuan dan memberi solusi pembayaran. Namun karena atlet meminta anggaran maksimal tidak bisa dikabulkan.
“Pemprov boleh memberi di-range itu, tetapi mereka menuntut yang lebih banyak. Untuk paralimpic sudah kita kasih pengertian dan mau, tidak ada masalah,” kata Wahid.
Selain itu, Wahid menilai tidak etis bonus yang diberikan kepada Dikha Rp 20 juta dipersoalkan. Mengingat nilainya berbeda jauh.
“Rp 20 juta dibandingkan sama Rp 300 juta dimana banyaknya. Kalau mau dibanding-banding kecil amat, coba bandingkan sama biaya promosi biaya. Coba mereka paling kecil dapat 75, lah Dikha dapat cuma 20 mau dibandingkan. Coba kita keluarkan biaya promo, belum tentu viral juga. Enggak usah tetlalu didramatisir,” tegas Wahid.
Wahid juga mengungkap anggaran bonus yang harus dicairkan untuk atlet PON total mencapai Rp 40 miliar. Angka itu dinilai jauh dari apa yang diberikan kepada Dikha setelah mempopulerkan even pacu jalur.
“Total Rp 40 miliar, dibandingkan sama Rp 20 juta, masuk diakal enggak itu. Jadi ya biasa-biasa saja,” kata Wahid.
Terakhir, penganggaran bonus atlet PON disebut bukan semasa Abdul Wahid jabat jadi Gubernur. Janji itu terjadi tahun 2024 saat masih dijabat Pj Gubernur Rahman Hadi.
“Dari awal kita mau bayar. Mereka minta range paling besar, saya enggak tahu ini bukan saya yang menjanjikan, proses awal saya tidak ikut. Kalau mereka dikasih pengertian tidak mau ya bagaimana itu,” tegasnya.
