Anggaran Rp 60 juta per rumah untuk membantu warga terkena bencana mengganti hunian yang rusak ataupun hancur karena longsor dan banjir bandang di Sumatera disetujui Presiden Prabowo. Warga yang diberikan bantuan adalah yang tidak direlokasi.
Dilansir infoNews dari Antara, Senin (8/12/2025), Prabowo menyampaikan hal itu saat rapat koordinasi bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12) malam.
Dalam rapat itu, Prabowo awalnya menerima laporan soal pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk pengungsi banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
“Per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah baik yang rusak berat, rusak berat ini termasuk yang hilang kena sapu banjir, kemudian rusak sedang, dan rusak ringan,” kata Kepala BNPB Letjen Suharyanto kepada Prabowo saat rapat.
Data itu, kata Suharyanto, belum final. BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum disebut masih terus melakukan pendataan.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Suharyanto kemudian mengusulkan hunian sementara untuk pengungsi dibangun oleh anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana. Untuk hunian tetap, Suharyanto meminta pembangunannya diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” tutur Suharyanto.
BNPB pun meminta anggaran bantuan Rp 60 juta per rumah pengungsi. Mendengar angka yang ditawarkan itu, Prabowo bertanya apakah angka tersebut cukup untuk membangun hunian tetap.
“Ini hunian tetap anggaran Rp 60 juta cukup?” tanya Presiden ke Suharyanto.
“Selama ini cukup, tetapi kalau memang Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang,” kata Suharyanto.
Jumlah Rp 60 juta merupakan bantuan dari pemerintah. Dia mengatakan bantuan itu juga tak diberikan dalam bentuk uang, melainkan keperluan perbaikan rumah.
“Rp 60 juta karena tidak relokasi, Bapak. Nanti penerima bisa nambah dengan uangnya sendiri. Mungkin punya keluarga di kampung, punya anak yang punya gaji mau nambah, bisa. Tetapi, (kami) tidak (memberikannya) dalam bentuk uang, karena khawatir kalau bentuk uang jadi yang lain,” sebutnya.
Prabowo pun setuju. Dia meminta anggaran itu dihitung lagi agar sesuai dengan kebutuhan.
“Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya,” ujar Prabowo.
Sementara untuk hunian sementara, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 30 juta per rumah. Rumah yang dibangun berukuran 36 meter persegi lengkap dengan fasilitas kamar, sarana MCK, dan ruangan lainnya.
