Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, diusulkan menjadi daerah percontohan nasional untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) serta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus nelayan. Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyambut baik rencana tersebut.
Usulan tersebut disampaikan Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam rapat koordinasi bersama Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Merah Putih Wilayah Sumatera, Panel Barus, di Kantor Wali Kota Batam, Sabtu (15/11).
Panel Barus dalam keterangannya mengungkapkan bahwa tim dari Pertamina New Renewable Energy (PNRE) akan datang ke Batam untuk meninjau langsung rencana pembangunan PLTS tersebut.
“Besok ada tujuh perwakilan dari PNRE datang ke Batam. Mereka akan meninjau rencana pilot project PLTS. Jika terealisasi, ini akan menjadi yang pertama di Indonesia,” kata panel Minggu (16/11/2025).
Rencana proyek PLTS ini ditargetkan memiliki kapasitas 1 megawatt dan dibangun di kawasan kepulauan yang mayoritas dihuni nelayan. Selain PLTS, pemerintah pusat juga mendorong pembangunan SPBU nelayan berbasis koperasi.
“SPBU nelayan sudah groundbreaking di Lampung Timur. Jika potensi nelayan di Batam besar, koperasi bisa mengembangkan unit usaha tersebut,” ujarnya.
Wali Kota Batam Amsakar kawasan hinterland yang masih menghadapi persoalan keterbatasan listrik dan akses BBM. Karena itu, dia mendorong usulan tersebut dapat terealisasi.
“PLTS akan menambah jam belajar anak-anak di hinterland. Mereka bergantung pada listrik dan sinyal. Kebijakan ini sangat konstruktif dan kami siap mendukung,” ujarnya.
Menurut Amsakar, keberadaan SPBU nelayan sangat dibutuhkan masyarakat pesisir Batam. Dengan hadirnya SPBU nelayan masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan dan waktu untuk mengaksesnya.
“Saat ini nelayan harus menempuh jarak jauh dan mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan BBM. SPBU nelayan akan menjadi pengungkit ekonomi masyarakat,” katanya.
Amsakar menambahkan bahwa kebijakan Presiden RI merupakan strategi pemberdayaan yang berfokus pada tiga konsep yakni mengadakan yang belum ada, meningkatkan yang sudah ada, dan memberdayakan masyarakat marginal.
“Gebrakan Menteri Koperasi luar biasa. Apa yang menjadi ranah dan kewenangan pemerintah daerah akan kami percepat,” ujar Amsakar.
Bahas Percepatan Implementasi Inpres Nomor 17 Tahun 2025
Dalam kesempatan yang sama, Amsakar juga mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait percepatan pemetaan aset dan bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Ia menyampaikan bahwa Batam menjadi daerah pertama di Kepri yang menjalankan program Koperasi Merah Putih sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya sudah menginstruksikan camat dan lurah se-Kota Batam untuk mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih. Alhamdulillah, Batam menjadi daerah kedua secara nasional yang menyelesaikannya setelah Kabupaten Lingga,” katanya.
Pemkot Batam telah meresmikan sejumlah gerai koperasi di Bulang, Pulau Buluh, dan Fanta, serta menggelar pelatihan bagi pengurus dan pengawas. Selain itu, telah dilakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung koperasi di Kelurahan Seilekop.
Amsakar menyebut bahwa pihaknya terus mempercepat penyelesaian 64 titik lokasi koperasi di kelurahan. Setiap lokasi disiapkan lahan minimal 1.000 meter persegi.
“Saat ini sudah ada 31 lahan yang selesai prosesnya. Sebagian besar merupakan fasum dan fasos. Batam memiliki karakteristik berbeda karena tata kelola lahannya berada di bawah kewenangan Badan Pengusahaan Batam,” jelasnya.
Bahas Percepatan Implementasi Inpres Nomor 17 Tahun 2025
Dalam kesempatan yang sama, Amsakar juga mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait percepatan pemetaan aset dan bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Ia menyampaikan bahwa Batam menjadi daerah pertama di Kepri yang menjalankan program Koperasi Merah Putih sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya sudah menginstruksikan camat dan lurah se-Kota Batam untuk mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih. Alhamdulillah, Batam menjadi daerah kedua secara nasional yang menyelesaikannya setelah Kabupaten Lingga,” katanya.
Pemkot Batam telah meresmikan sejumlah gerai koperasi di Bulang, Pulau Buluh, dan Fanta, serta menggelar pelatihan bagi pengurus dan pengawas. Selain itu, telah dilakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung koperasi di Kelurahan Seilekop.
Amsakar menyebut bahwa pihaknya terus mempercepat penyelesaian 64 titik lokasi koperasi di kelurahan. Setiap lokasi disiapkan lahan minimal 1.000 meter persegi.
“Saat ini sudah ada 31 lahan yang selesai prosesnya. Sebagian besar merupakan fasum dan fasos. Batam memiliki karakteristik berbeda karena tata kelola lahannya berada di bawah kewenangan Badan Pengusahaan Batam,” jelasnya.
