Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Direktur PT DNG Akhirun (KIR) bersama dengan sejumlah orang lainnya terkait dengan korupsi proyek jalan. Akhirun ternyata merupakan Bendahara Golkar Tapanuli Selatan (Tapsel).
“Bendahara di Golkar Tapsel dia,” kata Ketua DPD Golkar Sumut Musa Rajekshah saat diwawancarai di Polda Sumut usai menghadiri acara HUT ke-79 Bhayangkara, Selasa (1/7/2025).
Pria yang akrab disapa Ijeck itu mengatakan bahwa kasus OTT kepada Akhirun tidak berkaitan dengan partai, tetapi dengan usaha pribadi Akhirun. Untuk itu, Golkar tidak memberikan bantuan hukum kepada Akhirun.
“Terkait tertangkapnya oleh KPK tidak ada kaitannya dengan partai Golkar karena ini kan atas nama pribadi dengan usahanya sendiri, ini pribadi kami, tak ada pendampingan hukum,” jelasnya.
Ijeck mengatakan bahwa saat ini Akhirun belum dicopot dari jabatannya. Namun, jika Akhirun telah diputus bersalah dalam kasus ini, maka Golkar Sumut akan memberhentikannya sebagai kader.
“Kalau nanti terbukti bersalah pasti akan kita copot ya. Kami Golkar tegas, kalau anggota siapapun itu, kalau bermasalah dengan hukum pasti kita keluarkan. Belum (dicopot), karena kan baru OTT ya, statusnya nanti tersangkanya kalau sudah terdakwa pasti akan kita copot, tapi nanti dengan tersangka pun kalau sudah pasti (keterlibatannya), kita nggak nunggu persidangan, kita copot,” ujarnya.
Anggota DPR RI itu menyebut pihaknya sudah sering mengingatkan kader untuk amanah dan tidak terlibat dalam kasus hukum.
“Selalu kita ingatkan, kalau dalam jabatan apalagi legislatif ataupun kepala daerah itu pasti tidak kita izinkan (terlibat kasus hukum) dan selalu kita ingatkan,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Mandailing Natal (Madina), Sumut pada Kamis (26/6) malam. OTT itu terkait kasus proyek jalan.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan lima orang tersangka. Kelimanya, yakni Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Rasuli Efendi Siregar (RES) selaku Kepala UPTD Gunung tua sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Heliyanto (HEL) selaku PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, dan dua pihak swasta, yakni Akhirun (KIR) selaku Dirut PT DNG dan anaknya, Rayhan Dulasmi (RAY) selaku Dirut PT RN.
