Bupati Siak Afni Zulkifli mengungkap ketimpangan dana bagi hasil (DBH) kelapa sawit. Bagaimana tidak, dari 300.000 hektare sawit Kabupaten Siak hanya menerima Rp 7,5 miliar saja dana bagi hasil.
Ketimpangan itu disampaikan langsung Afni saat Forum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Batam, kemarin. Afni mengungkap soal jumlah perkebunan besar swasta, perkebunan besar negara dan perkebunan rakyat.
Disebut perkebunan rakyat memiliki luasan 220.974 hektare atau 63,6 persen. Produksi mencapai 645.001 ton dan produktifitas 4.925 ton/hektare yang berdampak kepada 108.036 KK petani.
Lalu perkebunan besar swasta seluas 117.195 hektare atau sekitar 33 persen. Selanjutnya ada perkebunan besar negara seluas 9.474 hektare atau sekitar 2,7 persen. Artinya lebih dari 300 ribu hektare luasan sawit di Siak.
“Luasan Perkebunan sawit di Siak 220.974 ha, ditambah PBS dan PBN. Maka total luasan sawit Siak lebih 300 ribu ha,” kata Afni, Selasa (20/1/2026).
Sayangnya, dari luasan itu Pemerintah Kabupaten Siak hanya mendapat Rp 7,5 miliar. Sehingga Afni meminta ada koreksi terhadap kebijakan tersebut karena akan berdampak pada pembangunan daerah.
“Salah satu penopang ekonomi kami di tengah kami dikelilingi izin konsesi HTI adalah kelapa sawit. Persoalannya DBH sawit kami di 2026 anjlok, hanya Rp 7 miliar lebih saja dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap pembangunan infrastruktur,” kata Afni.
Sementara akses jalan dan infrastruktur di Siak butuh sentuhan dan perbaikan. Maka anggaran yang terbatas itu dipastikan tak bisa mengatasi persoalan tersebut hingga dibutuhkan jalan keluar.
Apalagi Siak merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit. Afni pun meminta ada penjelasan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)
“Kami juga ingin dapat informasi dari BPDP dengan anjloknya DBH sawit kami ke Rp 7 miliar ini apa rumusnya. Apakah ada kompensasi untuk daerah penghasil seperti kami ini mengakses infrastruktur terutama pada akses jalan,” kata Afni.
“Terkait hal itu kami akan menindaklanjuti lagi dalam pertemuan lanjutan bersama BPDP sawit di Jakarta. Tapi intinya tetap berterimakasih kami bisa mengakses dana BPDB. Meski sangat jauh dari total kebutuhan jalan akses 131 Km,” kata Afni.
