Bupati Mandailing Natal (Madina) Saipullah Nasution dan Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu curhat ke Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Mereka mengeluhkan terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal tersebut disampaikan keduanya saat Rapat Konsolidasi Satgas Percepatan Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Sumut yang digelar di kantor Gubernur Sumut, Kamis (18/9/2025). Rapat tersebut dipimpin Zulkifli Hasan dan dihadiri bupati/wali kota se-Sumut.
Awalnya, Saipullah mengatakan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Madina merupakan milik swasta, bukan Badan Gizi Nasional. Dia mengaku sempat diminta pemerintah provinsi untuk memetakan 3 titik untuk SPPG. Namun, hingga kini, kata Saipullah, hal tersebut belum juga direalisasikan meski pihaknya telah menyampaikan soal titik-titik tersebut.
“SPPG yang ada di kabupaten kami semuanya berdiri atas usulan yayasan atau inisiatif swasta, belum ada yang didirikan Badan Gizi nasional. Pada saat awal kami mendapatkan permintaan titik di daerah oleh provinsi, ada tiga titik. Kemudian kami kasih 13 titik, sampai hari ini belum ada realisasinya,” kata Saipullah.
Menurutnya, jika SPPG yang dikelola oleh swasta tersebut hanya akan berfokus di pusat kota. Sementara, kata Saipullah, Madina merupakan wilayah yang luas mencapai 6.600 km².
“Maksud kami, kalau lah swasta yang melakukan, mereka akan memilih di tempat kota saja, sementara daerah kami itu, daerah yang luas nya 6600 km² dengan kontur pegunungan, pantai, laut dan persawahan. Kecamatan dengan kecamatan lain bisa ditempuh 3-5 jam,” jelasnya.
Dia menyebut ditunjuk sebagai ketua satgas MBG. Namun, dia mengaku tidak dilibatkan dalam hal itu. Padahal, kata Saipullah, jika saja MBG tersebut mengalami masalah, maka bupati lah yang akan bertanggungjawab.
“Kami ditunjuk ketua satgas di kabupaten, tapi kehadiran SPPG ini tidak ada sentuhan sama Bupati, baik itu permohonannya maupun operasionalnya. Sehingga kalau terjadi nanti permasalahan di lapangan, bupati lah duluan yang tanggungjawab, tapi sama sekali tidak ada dilibatkan terkait dengan keberadaan dan operasional SPPG itu,” sebutanya.
Lalu, Amizaro mengeluhkan soal akses penyaluran MBG tersebut. Dia mengaku di Nias Utara ada beberapa wilayah yang tidak bisa dilalui kendaraan roda dua atau empat.
“Ada beberapa catatan khusus MBG, di mana sasaran ini kan TK, SD dan sebagainya. Bagaimana menyikapi beberapa lokasi yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda dan empat, contoh di Kabupaten Nias Utara ini ada SD, SMP tidak bisa roda dua, sehingga kesulitan kami di daerah, kami dibully, apa yang harus kami lakukan?,” jelas Amizaro.
Amizaro juga mengeluhkan soal beberapa wilayah di Nias Utara yang belum dialiri listrik ke Wamendagri Bima Arya. Untuk diketahui, Bima Arya juga hadir dalam acara tersebut.
Menanggapi soal keluhan MBG itu, Zulkifli mengatakan ada tata kelolanya. Untuk diketahui, tata kelola MBG ini merupakan kerangka kerja program MBG. Zulkifli menjelaskan bahwa tata kelola itu juga menjelaskan peran dari setiap instansi.
“Memang makan bergizi ini, tata kelolanya. Perlu akan kita selesaikan, mudah-mudahan Minggu ini kelar mengenai tata kelola MBG ini. Semua dalam tata kelola sudah ada, peran pemerintah daerah, polisi, TNI semua ada,” jelasnya.
Zulkifli juga mengomentari soal daerah-daerah yang belum dialiri listrik. Dia menyebut daerah itu akan dipasang solar panel.
“Kalau ada desa yang pakai genset, itu akan kita ganti dengan solar panel. Apalagi kalau desanya tadi tidak ada listrik, akan dipasang solar panel, tapi tidak hari ini, perlu waktu, tapi akan segera dipasang. Seluruh Indonesia yang tidak ada listrik, perintah Pak Presiden harus cepat dipasang solar panel, wajib,” pungkasnya.
