Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa, mengusulkan agar gaji kepala daerah dinaikkan agar menghindari terjadinya korupsi. Ia menyoroti gaji kepala daerah yang dinilai masih rendah.
“Bahwa kalau gajinya sedikit, misalnya itu kan kira-kira Rp 5,9 juta, memang ada tambahan-tambahan lain yang sah juga ada, tetapi itu pun total sepertinya tidak akan cukup juga dengan godaan-godaan yang ada atau pun kesulitan, tapi anggaran yang sedikit,” kata Cahya dalam diskusi media bertajuk ‘Praktik Baik Penugasan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Dari KPK’ di Gedung KPK, Jakarta, dilansir infoNews, Kamis (5/6/2025).
Ia mengaku heran melihat banyak orang tertarik untuk menjadi kepala daerah, padahal gajinya kecil. Menurutnya, ada hal lain yang mendorong seseorang untuk maju sebagai calon kepala daerah.
“Kita juga lihat kenapa sih orang mau tertarik (jadi kepala daerah) pasti ada sesuatu yang lainnya, kalau penghasilannya hanya segitu, kenapa dia tertarik segitu. Ini kan jadi suatu keanehan kan,” lanjutnya.
Gaji kepala daerah yang masih kecil itu, lanjutnya, menjadi pekerjaan rumah pemerintah pusat. Menurutnya, selama biaya politik tinggi, potensi korupsi juga akan terbuka lebar.
“Nah ini memang PR bagi pemerintah pusat juga untuk memikirkan bagaimana soal fasilitas dan gaji kepala daerah ini dan juga proses pemilihannya, karena kalau biaya politik masih tinggi itu akan problem terus,” tuturnya.
Ia juga menyinggung soal usulan sebelumnya agar pendanaan untuk parpol berdasarkan suara menjadi perhatian pemerintah.
“Kami dari KPK pun dari pencegahan sudah buat kajiannya, mohon tolong juga didorong juga terus, misalnya contoh yang per suara Rp 10 ribu, yang dulu kita dorong untuk pembiayaan parpol,” ungkapnya.
