Deli Serdang menjadi kabupaten/kota penyelenggara Gerakan Pangan Murah (GPM) terbanyak di Indonesia tahun 2025. Berdasarkan penilaian Badan Pangan Nasional (BPN) per 31 Desember 2025, ada lima kabupaten/kota penyelenggara GPM terbanyak di Indonesia tahun 2025.
Kelima kabupaten/kota tersebut antara lain Kabupaten Deli Serdang dengan 851 penyelenggaraan, Kota Semarang 849 penyelenggaraan, Kabupaten Bogor 755 penyelenggaraan, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) 356 penyelenggaraan, dan kelima Kabupaten Kebumen sebanyak 344 penyelenggaraan.
Untuk tingkat provinsi, Jawa Tengah dengan 2.461 penyelenggaraan, Jawa Barat 1.506 penyelenggaraan, Sulawesi Selatan 1.336 penyelenggaraan, Sumatera Utara 1.305 penyelenggaraan, dan Sulawesi Utara 781 penyelenggaraan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas (Kadis) Ketahanan Pangan (Ketapang) Deli Serdang, Rahman Saleh Dongoran, Kamis (15/1/2026).
“Kita patut bersyukur karena menjadi nomor satu se-Indonesia dalam penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah. Keberhasilan ini berkat dukungan dan kerja sama semua pihak, dan support yang terus menerus diberikan oleh Bupati, Bapak dr H Asri Ludin Tambunan dan Wakil Bupati, Bapak Lom Lom Suwondo SS,” kata Rahman Saleh Dongoran dalam keterangan tertulis, Jumat (16/1/2026).
Rahman mengatakan penyelenggaraan GPM merupakan salah satu solusi dalam upaya mengendalikan laju inflasi yang terjadi di tahun 2025 lalu.
“GPM yang kita laksanakan merupakan langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat,” tuturnya.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Upaya lain yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dalam mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga, dan menjaga daya beli masyarakat yakni dengan membuka Toko Pantau serta Pengendali Inflasi (Toppis) atau disebut juga Kios Deli Serdang Sehat (KDSS).
Dia mengatakan pelaksanaan GPM dan Toppis atau KDSS merupakan inisiasi langsung dari Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, yang telah memberi dampak signifikan terhadap laju inflasi yang terjadi.
Rahman menjelaskan berdasarkan arahan Bupati, agar di tahun 2026 ini, GPM bisa diselenggarakan lebih banyak daripada tahun 2025 lalu.
“Dengan adanya GPM, Toppis atau KDSS berpengaruh signifikan. Laju inflasi berangsur mulai terkendali,” tuturnya.
