Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menaikkan gaji hakim di Indonesia hingga 280%. Prabowo mengatakan kebijakan menaikkan gaji hakim bisa dilakukan karena ada efesiensi anggaran.
Prabowo menyebut setiap menteri telah bekerja keras menekan anggaran operasionalnya dengan begitu hasil efisiensi diarahkan ke hal yang produktif.
“Hari ini, berdasarkan penghematan yang kita lakukan akibat pekerjaan menteri-menteri saya bisa datang ke hakim dan saya penuhi janji saya naikkan gaji hakim dan kita putuskan gaji hakim paling junior di atas 200% dekati 280%,” kata Prabowo.
Sejak awal tahun, Prabowo memang melakukan program efisiensi anggaran. Dia menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Lewat Inpres itu, pemerintah menargetkan agar ada penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun 2025 sebesar Rp 306,69 triliun.
Sebelumnya, usai mengumumkan kenaikan gaji hakim saat agenda Pengukuhan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prabowo menekankan dirinya bukan mau memanjakan para hakim dengan adanya kenaikan gaji tersebut.
Menurutnya, Indonesia perlu penguatan di sektor hukum, menjaga kesejahteraan hakim menjadi salah satu caranya. Daripada kekayaan negara terus dicuri karena hakim mudah dipermainkan saat gajinya kecil, Prabowo lebih memilih agar meningkatkan kesejahteraan hakim dengan harapan hakim menjadi lebih kuat dan tidak mudah digoyahkan oleh pihak manapun.
“Dan itu tidak memanjakan. Daripada uang negara dicuri oleh makhluk-makhluk nggak jelas itu. Berkali-kali saya kasih peringatan,” tegas Prabowo dalam acara yang dihelat pada Gedung MA, Jakarta Pusat, di hari yang sama.
“Kita bener-bener butuh hakim yang tidak bisa digoyahkan dan tidak bisa dibeli,” tambahnya menekankan.
