Bendaraha PT Dalihan Natolu Group (DNG) Maryam mengungkapkan jika mantan Kadis PUPR Sumut Mulyono menerima uang sebesar Rp 2,3 miliar dari perusahaan terdakwa korupsi jalan di Sumut. Mulyono pun membantah keterangan tersebut.
“Saya merasa tidak ada menerima aliran itu dari dia langsung, baik dari bendahara yang disebut di berita maupun dari Kirun maupun dari Rayhan, karena tiga orang ini pun saya tidak kenal secara langsung,” kata Mulyono di Kantor Kesbangpol Sumut, Kamis (16/10/2025).
Mulyono membenarkan jika PT Rona Namora milik terdakwa M Rayhan Dulasmi Piliang menjadi pemenang untuk perbaikan jalan tahun 2024 di wilayah Gunung Tua. Proyek itu senilai Rp 6 miliar.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
“Tahun 2024 ada, jadi 2024 itu di Gunung Tua itu ada PT Rona Namora paketnya kurang lebih Rp 6 miliar. Kalau sampai ngasih Rp 2,3 miliar uang untuk apa?” ucapnya.
Ia menilai jika keterangan Maryam itu harus ditindaklanjuti untuk mengetahui kepada siapa uang itu diberikan. Termasuk bagaimana cara pemberiannya.
“Ya bisa saja kalau dicatatan, dicatat seperti itu tapi, saya merasa tidak menerima dari mereka. Mungkin perlu ditelusuri lebih lanjut apakah si bendahara ini yang memberikan kepada Mulyono itu? Memberikannya seperti apa apakah transfer apakah langsung?,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Bendaraha PT Dalihan Natolu Group (DNG) Maryam bersaksi pada sidang lanjutan korupsi peningkatan struktur jalan di Sipiongot, Kabupaten Padanglawas Utara, yang menjerat mantan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting. Dalam kesaksiannya, Maryam mengakui adanya aliran dana ke mantan Kadis PUPR Sumut, Mulyono sebesar Rp 2,3 miliar.
“(Dana) kepada Mulyono sebesar Rp 2,380 miliar, ini benar ini?,” tanya Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Rabu (15/10).
“Iya pak,” jawab Maryam.
Maryam membenarkan pertanyaan hakim tersebut dari buku catatan keuangan perusahaan PT DNG yang dipegangnya.
Untuk diketahui Mulyono adalah Kadis PUPR Sumut sebelum Topan Ginting dan menjabat 2024 hingga Februari 2025. Saat ini Mulyono menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumut.
Hakim kemudian membeberkan adanya aliran dana ke mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal Elpi Yanti Harahap sebesar Rp 7,272 miliar, mantan Kepala Dinas PUPR Kota Padangsidimpuan Ahmad Juni sebesar Rp 1,272 miliar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp 1,5 miliar.
“Iya pak,” jawab Maryam lagi.
Melihat fakta itu hakim Khamozaro pun geleng-geleng kepala. “Itu baru satu perusahaan loh, ada banyak perusahaan di Sumut. Pantas saja kita lihat (mereka) gaya hidup mewah,” ujarnya.
Hakim meminta agar penyidik KPK harus serius menindaklanjuti kasus tersebut. JPU KPK Eko Wahyu juga turut merespons saat nama Mulyono disebutkan dalam sidang tersebut.
“Mulyono kan karena kita ingin ketahui apakah pekerjaan Sipiongot ini sebenarnya masuk nggak sih ke dalam anggaran 2025 di awal,” ucapnya.
Untuk diketahui, sidang itu berlangsung di PN Medan dengan terdakwa Dirut PT DNG M Akhirun Piliang alias Kirun dan anaknya M Rayhan Dulasmi Piliang selaku Direktur PT Rona Namora.
Maryam membenarkan pertanyaan hakim tersebut dari buku catatan keuangan perusahaan PT DNG yang dipegangnya.
Untuk diketahui Mulyono adalah Kadis PUPR Sumut sebelum Topan Ginting dan menjabat 2024 hingga Februari 2025. Saat ini Mulyono menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumut.
Hakim kemudian membeberkan adanya aliran dana ke mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal Elpi Yanti Harahap sebesar Rp 7,272 miliar, mantan Kepala Dinas PUPR Kota Padangsidimpuan Ahmad Juni sebesar Rp 1,272 miliar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp 1,5 miliar.
“Iya pak,” jawab Maryam lagi.
Melihat fakta itu hakim Khamozaro pun geleng-geleng kepala. “Itu baru satu perusahaan loh, ada banyak perusahaan di Sumut. Pantas saja kita lihat (mereka) gaya hidup mewah,” ujarnya.
Hakim meminta agar penyidik KPK harus serius menindaklanjuti kasus tersebut. JPU KPK Eko Wahyu juga turut merespons saat nama Mulyono disebutkan dalam sidang tersebut.
“Mulyono kan karena kita ingin ketahui apakah pekerjaan Sipiongot ini sebenarnya masuk nggak sih ke dalam anggaran 2025 di awal,” ucapnya.
Untuk diketahui, sidang itu berlangsung di PN Medan dengan terdakwa Dirut PT DNG M Akhirun Piliang alias Kirun dan anaknya M Rayhan Dulasmi Piliang selaku Direktur PT Rona Namora.
