Pimpinan-pimpinan organisasi yang tergabung dalam gerakan tutup PT Toba Pulp Lestari (TPL) menagih janji Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Mereka menagih janji Bobby yang mengatakan akan mengunjungi daerah konflik TPL dengan masyarakat dan mengagendakan pertemuan dengan perwakilan massa yang aksi pada 10 November 2025 lalu.
Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Tutup PT TPL, Pastor Walden Sitanggang mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan jadwal pertemuan dengan Gubernur Sumatera Utara, sesuai dengan pernyataannya menanggapi tuntutan ribuan masyarakat Sumatera Utara yang melaksanakan unjuk rasa sepekan yang lalu di depan kantor Gubernur Sumut.
“Schedule agenda pertemuan dengan Gubernur Sumatera Utara belum ada kami terima,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor JPIC Medan, Senin(17/11/2025).
Karena ketidakjelasan Gubernur Sumut menanggapi tuntutan mereka, para pimpinan organisasi yang tergabung melakukan konferensi pers agar Bobby Nasution tidak hanya menebar janji kepada masyarakat. Mereka menilai bahwa PT TPL lebih banyak merugikan banyak hal, jadi secepatnya harus di tutup.
“Perjuangan bukan hanya menutup PT TPL, namun berjuang agar masyarakat Sumatera Utara sejahtera, TPL lebih banyak merugikan dari pada manfaatnya sehingga harus segera di tutup. Dampak kerugian mulai dari ekologi, hak, sosial dan konflik yang berkepanjangan dengan masyarakat,” jelasnya
Pastor Walden berharap agar orang nomor satu di Sumatera Utara tersebut menaruh perhatian serius terhadap tuntutan masyarakat agar segera merespon dan memberikan penjelasan terkait masalah ekologi yang di timbulkan oleh PT TPL.
“Dengan ditutupnya TPL, masyarakat semakin erat melestarikan tanah warisan leluhur kita di kawasan Danau Toba. Kami tidak membenci tapi demi kesejahteraan bersama, Bonume Commune demi kebaikan bersama,” ujarnya.
Menambahkan pernyataan Pastor Walden, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Tano Batak, Jhantoni Tarihoran mengatakan agar Gubernur Sumatera Utara memberikan respon cepat untuk menjawab pertanyaan dan tuntutan masyarakat.
“Respon cepat dan tepat dari Gubernur Sumatera Utara sangat penting bahkan mendesak, karena sudah banyak korban baik masyarakat adat, petani dan kita semua. Beragam sudah terjadi bencana, persoalan ini harus direspon cepat kalau tidak terjadi pelanggaran hak asasi di Sumatera Utara,” tutupnya.
