Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menyurati Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah pusat menetapkan tanah Blang Padang sebagai milik Masjid Raya Baiturrahman. Mualem mengungkap alasannya menyurati Prabowo agar persoalan itu selesai.
“Semua jangan apalagi jangan dakwa-dakwi (berselisih-istilah Aceh), kita aman damai semuanya,” kata Mualem kepada wartawan usai menghadiri HUT Bhayangkara Ke-97 di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Selasa (1/7/2025).
Mualem mengaku belum mendapatkan informasi terbaru terkait suratnya itu. Surat bernomor 400.8/7180 dikirim Mualem pada 17 Juni lalu setelah menggelar rapat tertutup bersama Forum Bersama DPR RI, DPD dan DPR Aceh serta tokoh masyarakat.
Surat itu baru bocor ke publik Jumat (27/6). Surat Mualem tersebut memuat sejumlah poin salah satunya penjelasan tanah Blang Padang yang berlokasi di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh merupakan tanah yang diwakafkan Sultan Iskandar Muda untuk keperluan kemakmuran, kemaslahatan dan pemeliharaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Pasca tsunami, tanah itu disebut dikuasai TNI AD melalui Kodam Iskandar Muda secara sepihak. Berdasarkan hasil penelusuran sejarah, telaahan yuridis, serta aspirasi masyarakat dan tokoh agama, tanah itu disebut secara hukum Islam dan adat Aceh terbukti merupakan tanah wakaf.
“Pengelolaannya sepatutnya dikembalikan kepada nazhir wakaf Masjid Raya Baiturrahman Aceh,” bunyi surat tersebut.
Mualem dalam suratnya juga menyertakan sejumlah bukti yang menyatakan tanah itu milik Masjid Baiturrahman. Ketua Umum Partai Aceh itu meminta Prabowo mengembalikan status tanah Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman Aceh.
“Mengembalikan pengelolaan tanah wakaf Blang Padang kepada Nazir Masjid Raya Baiturrahman Aceh. Memfasilitasi proses sertifikasi tanah wakaf Blang Padang kepada nazir Masjid Raya Baiturrahman Aceh. Memfasilitasi koordinasi antar instansi terkait agar proses ini dapat terlaksana secara bermartabat, nyaman, tertib dan transparan sesuai dengan aspirasi masyarakat Aceh,” bunyi beberapa poin dalam surat.
