Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution mengungkapkan bahwa ada 6 BUMD milik Pemprov Sumut. 2 dari 6 BUMD tersebut mengalami kerugian sehingga tidak menyumbangkan pendapat asli daerah (PAD) untuk Sumut.
“BUMD di Provinsi Sumatera Utara itu jumlah BUMD nya kurang lebih ada 6, dari 6 BUMD ini sejauh ini memang masih 4 yang memiliki fiskalnya surplus, 2 di antaranya masih mengalami kerugian,” kata Bobby Nasution dalam Raker dan RDP Komisi II DPR RI dengan Mendagri hingga kepala daerah yang dilihat di YouTube DPR, Rabu (30/4/2025).
Keenam BUMD itu adalah PT Bank Sumut, Perumda Tirtanadi, PT Pembangunan Prasarana Sumut, PT Perkebunan Sumut, PT Dhirga Surya, dan PD Aneka Industri dan Jasa. Sementara yang mengalami kerugian adalah PT Dhirga Surya dan PT Perkebunan Sumut.
“2 yang masih mengalaminya kerugian itu adalah PT Dhirga Surya Sumatera Utara dan PT Perkebunan Sumatera Utara,” ucapnya.
PT Perkebunan Sumut pada tahun 2023 mengalami kerugian mencapai Rp 64,3 miliar. Sementara PT Dhirga Surya mengalami kerugian sebesar Rp 4,1 miliar.
“Kami di Provinsi Sumatera Utara punya perkebunan yang lumayan luas tapi di sini jugalah mengalami kerugian yang paling banyak yaitu rugi dari tahun 2023 sebesar Rp 64,3 miliar dan di PT Dhirga Surya sebesar Rp 4,1 miliar, selebihnya masih sehat dan masih menyumbangkan PAD kepada kami,” ujarnya.
Bobby menjelaskan jika realisasi target PAD dari BUMD tersebut mengalami penurunan dari 2021-2024. Namun berdasarkan grafik yang ditampilkan Bobby, dari tahun 2023 ke 2024 mengalami peningkatan meskipun masih turun dibandingkan tahun 2021.
“PAD dari BUMD ini izin kami bacakan sumbangan dan target realisasi, dari tahun 2021 sampai dengan 2024 target realisasi yang dicapai memang mengalami penurunan, realisasi di tahun 2021 Rp 384,3 miliar dan di tahun 2024 sisa Rp 318,6 miliar untuk realisasi dari PAD sektor BUMD ini,” jelasnya.
Sehingga Bobby setuju dengan usulan terkait adanya holdings atau kerja sama antara BUMD provinsi dan kabupaten/kota yang sejenis. Termasuk juga antar provinsi yang memiliki BUMD yang sejenis.
“Oleh karena itu kami tadi sangat setuju sebagaimana yang disampaikan pimpinan tentang bagaimana BUMD ini bisa dijadikan satu holdings, bukan hanya di provinsi kami tetapi holdings juga dengan beberapa BUMD yang dimiliki kabupaten/kota di daerahnya, karena akan sangat membantu, dan juga antara BUMD di provinsi yang memiliki kesamaan mungkin di kami berdekatan dengan kami Provinsi Riau mungkin ada BUMD yang serupa misal perkebunan,” tutupnya.
