Narasi yang menyebut makanan bergizi gratis (MBG) dibagikan menggunakan kantong plastik membuat heboh. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karyasari Sukaresmi membantah tidak pernah mendistribusikan makanan menggunakan kantong plastik.
“Seluruh ompreng yang digunakan telah melalui proses pembersihan dan sanitasi dengan peralatan serta prosedur sesuai standar kebersihan sebagai bagian dari upaya menjaga mutu dan keamanan pangan,” ujar Kepala SPPG Karyasari Sukaresmi, Dimas, melansir infoFinance, Minggu (11/1/2026).
Yayasan Generasi Emas Empat Lima bersama GiziNow sebagai pihak yang mendampingi operasional dapur juga membantah hal itu. Mereka menyampaikan, berdasarkan hasil penelusuran dan konfirmasi langsung di lapangan, informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta.
Sekretaris Yayasan Generasi Emas Empat Lima, Denny Martin menyebut proses distribusi dari SPPG Karyasari Sukaresmi menggunakan ompreng, bukan kantong plastik. Ompreng digunakan untuk menjaga higienitas, keamanan pangan, dan mutu makanan sesuai standar operasional yang berlaku.
Makanan dalam kantong pelastik yang beredar itu disebut karena sudah dipindahkan oleh kader setempat, usai makanan tiba di lokasi penerima manfaat. Langkah itu di luar proses distribusi dapur serta di luar kewenangan pengelola dapur SPPG.
Meski begitu, dalam unggahan yang beredar, kondisi tersebut ditampilkan seolah-olah dapur SPPG mendistribusikan makanan menggunakan plastik, sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“SPPG Karyasari berkomitmen menjalankan proses produksi dan distribusi makanan sesuai SOP, termasuk penerapan prinsip SLHS sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, kebersihan, dan mutu pangan bagi penerima manfaat,” ungkap Denny.
Denny menyebut pihaknya memastikan standar higienitas serta prosedur pemorsian dan distribusi makanan di dapur SPPG Karyasari Sukaresmi terus dijalankan secara konsisten dan terpantau. SPPG Karyasari juga telah menerapkan Sanitasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dalam seluruh proses produksi makanan
Ke depan, pihaknya juga akan memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait di lapangan guna mencegah terjadinya kesalahpahaman serupa.
