Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Musa Rajekshah alias Ijeck mendukung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam upaya menargetkan seluruh wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia teraliri listrik. Ijeck mengungkapkan di Sumut juga masih ada desa yang belum teraliri listrik.
“Sangat mengapresiasi program dari Kementerian ESDM yang dimotori oleh Pak Menteri Bahlil Lahadalia untuk pembangunan dan menyuplai kebutuhan listrik kepada masyarakat yang berada di daerah terpencil yang belum teraliri listrik,” kata Ijeck dalam keterangannya, Senin (25/8/2025).
Ijeck menjelaskan di Sumut daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sampai dengan saat ini belum teraliri listrik. Kondisi ini disebabkan karena akses jalan menuju ke lokasi perkampungan tersebut belum terjangkau.
“Kita akui, beberapa daerah di Sumut itu masih ada kendala jalan untuk menuju ke sebuah perkampungan belum layak. Bahkan harus melintasi perbukitan dan menyeberangi sungai hingga lautan seperti di Kepulauan Nias,” ucapnya.
Dengan adanya program ini, Ijeck menilai ke depan tidak ada lagi daerah yang tidak teraliri listrik. Apalagi listrik merupakan hal penting bagi masyarakat saat ini.
“Sekarang ini listrik sangat penting dan menjadi kebutuhan bagi seluruhnya, mulai dari menghidupkan elektronik, penerangan hingga transportasi juga menggunakan listrik,” ucapnya.
Komitmen Presiden Prabowo Subianto mulai dinilai dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat. Seperti ketahanan pangan dan infrastruktur.
“Saya akan terus melakukan pengawasan terhadap program-program yang dilaksanakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat di Sumatera Utara,” ucapnya.
Untuk di Sumut, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut tahun 2024, listrik dari PLN sudah menjangkau 99,23 persen rumah tangga di Sumut. Sementara itu, PLN Unit Induk Distribusi Sumut menyebut, 45 desa di Sumatera Utara masih belum teraliri listrik.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah baru saja meresmikan operasional dan pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan. Ada puluhan proyek yang diresmikan pada 15 provinsi di Indonesia.
Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia meresmikan proyek-proyek tersebut secara virtual dari Bali.
“Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri dan kita akan mampu memberi energi untuk seluruh rakyat Indonesia dalam keadaan yang efisien dan ekonomis,” tegas Prabowo saat meresmikan pembangunan dan operasional pembangkit listrik energi terbarukan di 15 provinsi, Kamis (26/6) dilansir dari infoFinance.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan proyek pembangkit listrik yang diresmikan total kapasitas produksinya mencapai 379,7 megawatt dengan total investasi mencapai Rp 25 triliun.
“Pagi hari ini kita meresmikan di 15 provinsi proyek membangkit listrik energi baru terbarukan dengan total kapasitas sebesar 379,7 MW dengan total investasi kurang lebih sekitar Rp 25 triliun,” papar Bahlil dalam kesempatan yang sama.
Dalam peresmian itu setidaknya ada 3 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang operasinya diresmikan Prabowo hari ini yaitu PLTP Ijen unit 1, PLTP Salak Binary, dan PLTP Sorik Marapi unit 5 dengan total kapasitas produksi sebesar 91,9 megawatt.
Kemudian, ada 5 PLTP lainnya yang diresmikan pembangunannya oleh Prabowo. Mulai dari PLTP Ulubelu Gunung Tiga, PLTP Muara Laboh unit 2, PLTP Salak unit 7, PLTP Wayang Windu unit 3, dan PLTP Patuha unit 2. Dengan total kapasitas produksi 260 megawatt.
Totalnya 8 PLTP tadi menelan investasi hingga Rp 23,49 triliun dan dapat memberikan jaringan listrik pada 390.000 rumah di seluruh Indonesia.
Ada juga satu operasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang diresmikan Prabowo yang terletak di Bali dengan total kapasitas 25 megawatt. Sementara itu masih ada 46 PLTS lainnya dengan skala kecil yang akan dibangun tersebar di 11 provinsi dengan kapasitas produksinya 2,8 megawatt.
Total proyek-proyek ini akan dibangun dan beroperasi di 15 provinsi. Mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Lampung, Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia meresmikan proyek-proyek tersebut secara virtual dari Bali.
“Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri dan kita akan mampu memberi energi untuk seluruh rakyat Indonesia dalam keadaan yang efisien dan ekonomis,” tegas Prabowo saat meresmikan pembangunan dan operasional pembangkit listrik energi terbarukan di 15 provinsi, Kamis (26/6) dilansir dari infoFinance.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan proyek pembangkit listrik yang diresmikan total kapasitas produksinya mencapai 379,7 megawatt dengan total investasi mencapai Rp 25 triliun.
“Pagi hari ini kita meresmikan di 15 provinsi proyek membangkit listrik energi baru terbarukan dengan total kapasitas sebesar 379,7 MW dengan total investasi kurang lebih sekitar Rp 25 triliun,” papar Bahlil dalam kesempatan yang sama.
Dalam peresmian itu setidaknya ada 3 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang operasinya diresmikan Prabowo hari ini yaitu PLTP Ijen unit 1, PLTP Salak Binary, dan PLTP Sorik Marapi unit 5 dengan total kapasitas produksi sebesar 91,9 megawatt.
Kemudian, ada 5 PLTP lainnya yang diresmikan pembangunannya oleh Prabowo. Mulai dari PLTP Ulubelu Gunung Tiga, PLTP Muara Laboh unit 2, PLTP Salak unit 7, PLTP Wayang Windu unit 3, dan PLTP Patuha unit 2. Dengan total kapasitas produksi 260 megawatt.
Totalnya 8 PLTP tadi menelan investasi hingga Rp 23,49 triliun dan dapat memberikan jaringan listrik pada 390.000 rumah di seluruh Indonesia.
Ada juga satu operasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang diresmikan Prabowo yang terletak di Bali dengan total kapasitas 25 megawatt. Sementara itu masih ada 46 PLTS lainnya dengan skala kecil yang akan dibangun tersebar di 11 provinsi dengan kapasitas produksinya 2,8 megawatt.
Total proyek-proyek ini akan dibangun dan beroperasi di 15 provinsi. Mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Lampung, Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
