Dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah mulai terasa pada bisnis perhotelan di Medan, Sumatera Utara (Sumut). Beberapa hotel di Medan diketahui mulai mengurangi jumlah pegawainya.
“Di Sumut posisinya saat ini beberapa hotel mulai mengurangi pegawainya di Medan, hotel bintang tiga dan bintang empat,” ungkap Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut Denny S Wardhana kepada infoSumut, Jumat (30/5/2025).
“Kita tidak tahu ke depannya, kondisinya sekarang salah satu penghematan. Selain penghematan energi otomatis kan penghematan pegawai. Jadi ibaratnya pegawai kontrak yang udah habis kontraknya tidak diperpanjang, terus ada dulunya event ramai yang pakai tenaga casual sekarang tidak ada lagi,” lanjutnya.
Denny menyebutkan bahwa event pemerintahan di Kota Medan mendominasi hingga 60 persen. Namun, sejak awal tahun pembookingan tempat merosot drastis usai diumumkan efisiensi anggaran.
“Kota Medan ini 60 persen okupansi hotel diisi sama pemerintahan. Pemesanan untuk acara nol, tidak ada yang berani buat,” ujarnya.
Denny juga mengakui bahwa selain event, okupansi hotel di Sumut juga anjlok. Bahkan, rata-rata okupansi hotel di bawah 50 persen.
“Okupansi hotel saat ini di bawah 50 persen, ada yang 20 persen, 30 persen, atau 40 persen. Itukan bicara kamar ya, masalahnya selama ini medan terkenal dengan MICE, sebagian besar hotel didominasi sama event pemerintahan. Event pemerintahan tidak ada, apa yang dijalankan,” kata Denny.
Lebih lanjut, dampak merosotnya bisnis perhotelan ini sudah disampaikan ke pihak pemerintahan. Namun, belum ada solusi yang tepat terkait nasib bisnis perhotelan saat ini.
“Kita sudah meminta sama pemerintah tapi tidak berhasil sampai sekarang. Kita harap anggaran yang sisa 50% itu diputar ada ke hotel. Karena bukan hotelnya saja yang terkena imbasnya tapi turunan dari hotel juga kena. Pendapatan daerah juga terimbas, kan dari pajak hotel juga ada,” ucapnya.
“Karena tidak ada event di Medan pasti tidak akan bertahan, seberapa kuat pengusaha untuk bisa mendanai itu,” pungkasnya.
