Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Pemerintah akan melakukan perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang jumlahnya saat ini 1.000. Rencananya jumlah BUMN akan dipangkas dari 1.000 menjadi 200.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan mengatakan langkah perampingan tersebut untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat daya saing BUMN. Apalagi banyak BUMN yang tidak efektif.
“Ada seribu kurang lebih BUMN kita yang sekarang sedang dalam proses untuk dirampingkan, digabungkan, kemudian juga di situ ternyata banyak ditemukan bahwa ada yang tidak efektif dari sekian ribu BUMN kita itu. Harapan kita menjadi kurang lebih mungkin di 400-200 BUMN itu,” ujarnya Prasetyo dalam rapat bersama Komisi VI DPR mengenai revisi UU BUMN, Selasa (23/9/2025) dikutip infoFinance.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), menurut Prasetyo, yang diberikan tugasnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di tubuh BUMN.
“Sekarang kita memiliki Danantara, boleh kami laporkan mewakili pemerintah bahwa kita sekarang punya instrumen untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di BUMN-BUMN kita.Salah satunya adalah penyelesaian permasalahan di Garuda Indonesia,” katanya.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengatakan bahwa pemangkasan jumlah BUMN sebanyak ini tidak lantas membuat penerimaan negara semakin besar. Malah dalam banyak kasus pemerintah harus menelan kerugian yang cukup besar setiap tahun.
“Perlu kita komunikasikan bahwa 97% dividen dari BUMN itu datangnya dari 8 perusahaan, ini sebagai gambaran, dan 52% BUMN itu rugi, dan total kerugian itu kurang lebih direct loss dan indirect loss akibat daripada inefisiensi dalam pengelolaan itu kurang lebih sekitar Rp 50 triliun setiap tahun,” kata Dony dalam special talkshow bertajuk Membaca Arah Ekonomi dan Kebijakan Fiskal 2026 bersama Chairman CT Corp Chairul Tanjung, Jumat (15/8).
