Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan membangun 100 sekolah rakyat tahap II hingga 2026 mendatang. Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun 100 sekolah rakyat mencapai Rp 20 triliun.
Sekretaris Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU, Essy Asiah, menyebut pembangunan satu sekolah rakyat diperkirakan mencapai Rp 100 miliar. Bangunan sekolah akan berdiri di atas lahan 5 hektare.
“Pokoknya satu sekolah rakyat itu 5 hektare, kira-kira Rp 200 miliar. Kalau 100 lokasi kan di atas Rp 20 triliun berarti kan,” katanya dikutip infoFinance Rabu (9/7/2025).
Alokasi anggaran pembangunan sekolah rakyat, kata dia, akan dibagi dua. Pertama Rp 10 triliun di tahun 2025, dan Rp 10 triliun sisanya pada 2026.
Ia tidak menutup kemungkinan anggaran yang dibutuhkan lebih besar Hal itu tergantung permintaan pembangunan ke depan.
Ia menegaskan, program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif baru, sehingga belum masuk dalam pagu efektif Kementerian PU tahun anggaran 2025. Oleh sebab itu, kementerian perlu dukungan tambahan anggaran untuk merealisasikannya.
Terkait kendala, Essy memastikan tidak ada masalah signifikan pada ketersediaan lahan, hanya saja proses sertifikasi tanah masih berlangsung.
“Ada tanahnya sudah dikasih, cuma yang sertifikatnya itu setengah ada yang sedang diurus. Ada yang lahannya sedang diurus juga ada, tapi mengenai kepastian kepemilikan tanah,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebutuhan lahan untuk satu sekolah rakyat mencapai 5 hektar membuat ada kasus lahan dimiliki lebih dari satu pihak, misalnya sebagian milik pemerintah daerah, sebagian lagi milik perorangan.
“Karena tanahnya harus punya (kepemilikan) Pemda dulu. Ada yang setengah-setengah, karena luasnya besar (kebutuhan lahan), kadang satu area itu nggak semua cuma (milik) Pemda,” ujarnya.
