Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan, Tia Ayu Anggraini, mendukung wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan melalui DPRD. Tia menilai, mekanisme tersebut lebih memberikan manfaat bagi masyarakat serta mampu memperkuat peran DPRD sebagai lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepala daerah.
“Selama ini daya dorong DPRD dalam mengawasi kepala daerah belum maksimal. Kepala daerah yang dipilih langsung cenderung merasa hanya bertanggung jawab kepada pemilih, bukan kepada DPRD sebagai wakil rakyat,” ujar Tia, Kamis (22/1/2026).
Menurut Tia, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka posisi lembaga legislatif akan lebih kuat dalam ikut menentukan arah kebijakan pemerintahan daerah agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“DPRD akan memiliki daya dorong yang lebih kuat untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar pro rakyat,” tambahnya.
Ketua PD Tidar Sumut ini juga menilai Pilkada langsung berpotensi menimbulkan polarisasi dan perpecahan di tengah masyarakat. Perpecahan ini, kata dia, dapat berlanjut hingga ke tingkat pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
“Pemilihan langsung kerap memicu konflik sosial antara pendukung calon yang menang dan kalah. Jika dipilih oleh DPRD, persatuan masyarakat akan lebih terjaga,” ungkapnya.
Tia juga menyoroti tingginya biaya pelaksanaan Pilkada langsung, baik dari sisi anggaran negara maupun biaya politik yang harus dikeluarkan pasangan calon.
“Biaya politik yang mahal seringkali mendorong kepala daerah terpilih mencari cara untuk mengembalikan modal kampanye, yang ujungnya berpotensi memicu praktik korupsi. Dampaknya, masyarakat yang dirugikan,” katanya.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Pilkada langsung demi menghadirkan mekanisme demokrasi yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Evaluasi ini perlu dilakukan demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan elite politik,” pungkasnya.
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
