Pengadilan Militer menjatuhkan hukuman penjara selama 10 bulan kepada Sertu Riza Pahlivi terkait kasus penganiayaan terhadap seorang siswa SMP di Medan berinisial MHS (15). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti vonis tersebut. KPAi menilai hukuman tersebut terlalu ringan.
“Dari proses yang lama dan putusan tidak sebanding dengan yang dialami korban,” ujar Komisioner KPAI Diyah Puspitarini dilansir infoNews, Senin (27/10/2025).
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
Diyah menilai vonis terhadap Sertu Riza termasuk kategori ringan, apalagi korban meninggal dunia akibat insiden tersebut.
“Ya (vonis ringan), anak korban sampai meninggal dunia. Meskipun mereka menyangkal bukan karena tendangan ya,” tutur Diyah.
Ia menambahkan, sejak awal KPAI telah mendesak agar kasus ini tidak hanya ditangani melalui sidang etik, tetapi juga melalui proses hukum pidana. “Sejak awal KPAI meminta agar tidak hanya sidang etik tapi juga pidana,” kata Diyah.
Sebelumnya diberitakan, MHS, siswa kelas III di salah satu SMP negeri di Medan, meninggal dunia setelah menjadi korban penganiayaan oleh seorang anggota TNI. Berdasarkan keterangan keluarga, peristiwa itu terjadi saat korban tengah menonton aksi tawuran yang sering terjadi di wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara.
Dalam persidangan, Sertu Riza Pahlivi dijatuhi hukuman 10 bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi juga menyoroti kasus ini. Ia menilai hukuman terhadap pelaku kekerasan terhadap anak harus bisa memberikan efek jera serta meminta agar Sertu Riza diadili di peradilan umum.
“Kementerian PPPA menghormati seluruh proses hukum yang tengah berjalan, termasuk kewenangan peradilan militer. Namun kami mendorong agar seluruh aparat penegak hukum, baik di peradilan umum maupun militer, menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap proses dan putusan. Terlebih, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pelanggaran hukum pidana umum semestinya diproses di peradilan umum, bukan peradilan militer,” kata Arifah.
