KPPD Kemendagri Ditutup, Walkot Agung Siap Implementasikan Ilmu saat Pmpin Pekanbaru

Posted on

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi menutup Kurus Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan II tahun 2025. Wali Kota Agung Nugroho siap implementasikan ilmu di Pekanbaru selama memimpin.

Penutupan digelar di Jakarta dan dipimpin langsung Mendagri, Wamendagri, Gubernur Lemhanas. Termasuk kehadiran 25 kepala daerah yang mengikuti kursus sejak awal.

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan dari 514 bupati dan walikota se-Indonesia, hanya 25 perwakilan yang dipilih mengikuti Kurus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) tersebut. Kurus tersebut sebagai bagian dari Pendidikan Lemhannas telah resmi ditutup setelah berlangsung selama dua minggu.

Kegiatan ini diselenggarakan melalui kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri, Lemhannas, dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC). Di situlah kepala daerah bisa ikut pelatihan leadership tanpa anggaran APBD.

“Hal yang sangat penting untuk diketahui masyarakat adalah bahwa acara ini tidak menggunakan anggaran APBD. Seluruh pembiayaan didukung oleh PYC, sehingga tidak ada pemborosan anggaran daerah,” kata Mendagri, Selasa (18/11/2025).

Selama kursus peserta juga mendapatkan penambahan wawasan kenegaraan, pembelajaran tentang peran sebagai negarawan, serta penguatan komitmen dalam menjalankan program-program pemerintah pusat. Khususnya yang selaras dengan program Presiden Prabowo Subianto.

“Pemerintah kabupaten/kota akan mendukung penuh pelaksanaan agenda nasional tersebut di daerah masing-masing,” katanya.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho yang jadi salah satu peserta kursus menyebut, sebagian kegiatan juga dilaksanakan di Singapura selama satu minggu. Di mana peserta belajar langsung baik melalui sesi kelas maupun kunjungan lapangan.

Menurutnya banyak praktik baik yang dapat diimplementasikan. Apalagi permasalahan kota-kota besar di dunia cenderung serupa. Termasuk bagaimana membangun budaya bersih, tertib, dan peduli lingkungan.

“Semoga seluruh wawasan dan pengalaman yang diperoleh dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di daerah masing-masing,” kata Wako Agung.

Gambar ilustrasi