Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan bersama Wakil Ketua DPRD Deli Serdang, Agustiawan Saragih menandatangani Nota Kesepakatan terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026. Penandatanganan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Deli Serdang, hari ini.
Asri menjelaskan, arah pembangunan tahun 2026 mengusung tema penguatan dan akselerasi integrasi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menegaskan, fokus pembangunan tidak boleh bergeser dari kebutuhan dasar masyarakat, terutama terkait pembenahan pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, serta pembangunan lingkungan yang aman dan berkelanjutan.
Menurut Asri, keempat fokus tersebut menjadi indikator penting bagi keberhasilan pembangunan Deli Serdang secara keseluruhan. Proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 dipaparkan sebesar Rp 4.105.981.486.912, terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 1.437.501.758.658, dan pendapatan transfer Rp 2.668.479.728.254.
“Kami berkeyakinan bahwa kita semua memiliki semangat dan niat yang sama, memastikan setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar berdampak pada kemajuan Deli Serdang. KUA-PPAS ini adalah langkah awal. Kami berharap sinergi ini terus berlanjut pada tahap pembahasan selanjutnya,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (24/11/2025).
Di sisi lain, juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Deli Serdang, Misnan Aljawi mengatakan penyusunan KUA-PPAS 2026 berpedoman pada regulasi nasional, antara lain, Undang-Undang (UU) No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026.
“Dalam laporan ini, disampaikan bahwa target indikator makro, pembangunan Kabupaten Deli Serdang menunjukkan tren positif,” ujar Misnan.
Beberapa target penting yang ingin dicapai pada tahun 2026, antara lain Indeks Reformasi Birokrasi 78,40 poin, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 79,30-79,80, penurunan stunting menjadi 17%, pertumbuhan ekonomi 5,48-5,88% penurunan kemiskinan 3,40-3,20%, inflasi: 2,5 ± 1%, Indeks Rasa Aman 83,78 poin, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72,67 poin.
