Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menargetkan sistem bansos digital dapat diluncurkan secara nasional pada Februari atau April 2026. Hal ini dilakukan dalam upaya memperbaiki penyaluran bansos.
Saat ini, uji coba sistem digital tersebut baru berjalan dua bulan di Banyuwangi. Luhut menilai hasilnya memuaskan karena teknologi pengenalan wajah (face recognition) yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mampu menutup peluang manipulasi data penerima.
“Dari apa yang kita lihat kemarin, kita sangat puas hasilnya, karena saya pergi ke sana, bisa face recognition, kita langsung lihat asal masuk NIK-nya, kita langsung bisa lihat semua. Dan dari ibu-ibu yang kita kumpulkan lebih berapa ratus orang, itu semua sangat puas dengan itu,” ujar Luhut dalam acara konferensi pers, di kantornya, Jakarta Pusat, dilansir infoFinance, Sabtu (4/10/2025).
Ia menjelaskan, sistem digital ini bisa menghapus praktik penyalahgunaan oleh aparat desa, misalnya memasukkan penerima yang tidak berhak demi kepentingan politik. Dengan integrasi data kependudukan, pendaftaran penerima bansos akan lebih transparan dan akurat.
“Jadi tidak ada lagi nanti kepala desa yang bilang, ‘kamu masuk ya, saya masukin’, padahal tidak memenuhi syarat, ‘tapi kamu pilih saya’. Itu tidak akan terjadi, karena semua mendaftar secara sukarela, dan nanti didorong oleh data NIK yang sudah ada,” tambah Luhut.
Progres program tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Jika tahap uji coba berjalan lancar, pelaksanaan bansos digital secara nasional akan dilakukan awal tahun depan.
“Kami usul pada Presiden mungkin secara nasional kita akan melakukan kalau nanti semua ini tahap-tahapan jalan, pada bulan Februari, Maret, April tahun depan,” imbuh Luhut.
“Dan Presiden bertanya sama saya, ‘apa bisa ini nanti bulan itu?’, kita lihat pertahap. Tapi menurut kami, tim, saya kira itu bisa dilakukan antar bulan itu,” tambah Luhut.
