Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta Pemerintah Aceh memberikan penjelasan kepada publik terkait belum berjalannya realisasi anggaran 2025. Kondisi itu disebut berdampak kepada masyarakat.
“Gubernur dan wakil gubernur Aceh perlu menjelaskan kepada rakyat Aceh atas belum berjalannya realisasi anggaran Aceh 2025 sehingga berdampak buruk atas percepatan pembangunan dan ekonomi,” kata Koordinator MaTA Alfian kepada wartawan, Kamis (1/5/2025).
Menurutnya, masyarakat hingga kini belum mendapatkan kepastian dan informasi yang jelas terkait realisasi anggaran. Padahal ketergantungan Aceh dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) masih sangat kuat sehingga ‘macetnya’ realisasinya sangat berpengaruh pada perputaran ekonomi.
“Ketergantungan pada APBA sangat kuat terjadi sehingga di level kabupaten dan kota di Aceh, ekonomi tidak berjalan sesuai dengan harapan. Maka realisasi anggaran APBA menjadi penting dipercepat dan tidak saling lempar tangung jawab,” jelas Alfian.
Selain itu, gubernur dan wakil gubernur Muzakir Manaf-Fadhlullah Dek Fadh juga disebut perlu segera duduk bersama kepala SKPA dalam rangka percepatan realisasi anggaran dan pembangunan Aceh 2025. Ada beberapa dinas yang memiliki program bersentuhan langsung dengan masyarakat salah satunya Dinas Perkim.
“Dinas Perkim belum mengumumkan 1.000 unit rumah duafa lagi dari 2.000 yang telah diumumkan. Ini kesannya tidak serius dari sisi keterbukaan dan tata kelola pada dinas tersebut sesuai dengan rencana awal. Jadi peran gubernur dan wakil gubernur dalam mengevaluasi dan mengawasi kinerja bawahan menjadi penting, sehingga capaian harapan yang diharapkan dapat terjadi,” jelasnya.
Alfian juga meminta Mualem-Dek Fadh mengambil langkah tegas berupa review anggaran terkait program-program dalam bentuk pokir. Hal itu dinilai penting karena banyak uang rakyat Aceh dijadikan program untuk kepentingan oknum tertentu serta jauh dari visi misi Pemerintah Aceh.
“Peran Gubernur dalam melakukan review atas kebijakan anggaran pokir menjadi penting, sehingga visi Aceh menjadi keutamaan dibandingkan membiarkan para oknum yang hanya memikirkan kepentingan ekonominya dari uang rakyat Aceh,” kata Alfian.
“Terakhir gubernur dan wakil gubernur perlu segera melakukan langkah-langkah evaluasi atas birokrasi saat ini, langkah tegas menjadi penting mengingat kemenangan Muzakir Manaf sebagai gubernur Aceh menjadi klimaks bagi rakyat Aceh dalam membangunkan Aceh yang berkelanjutan, sehingga langkah kepatutan perlu segera mungkin dilakukan dan melahirkan tata kelola yang baik dan kuat,” lanjutnya.
