Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan sebanyak 53 Sekolah Rakyat (SR) sudah bisa memulai pembelajaran tahun ini karena telah dinyatakan layak. Dari jumlah tersebut, dua di antaranya berada di Sumatera Barat (Sumbar).
“(Yang kita lihat) ini adalah satu dari 53 titik (Sekolah Rakyat) yang telah dinyatakan layak untuk memulai proses pembelajaran tahun ini,” kata Gus Ipul kepada wartawan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang, Selasa (30/4/2025) siang.
Selain menjadi pusat pelatihan, BBPPKS Padang juga akan disulap menjadi Sekolah Rakyat. Saat ini sudah dilakukan proses penerimaan anak didik.
Saat ditinjau Mensos dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, ada belasan anak berpakaian merah putih dan keluarganya yang sedang mengikuti proses penerimaan calon peserta didik.
Menurut Mensos, ada delapan usulan Sekolah Rakyat dari Sumatera Barat. Namun, baru dua yang dinyatakan layak. “Satu di sini, sama yang satu lagi di Solok. Sekarang ada lagi usulan masuk dari UNP (Universitas Negeri Padang). UNP akan disurvei bersama 80 titik lainnya, apakah layak atau tidak,” jelasnya.
“Insya Allah targetnya Presiden setiap kabupaten kota minimal satu sekolah,” tambah Gus Ipul.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu menyebut, akan ada 200 titik SR yang akan dibangun. Dari jumlah tersebut 100 di antaranya dibangun pakai APBN sementara lainnya bakal dibangun oleh swasta.
“Total 200 sekolah, 100 akan dibangun dengan menggunakan APBN, 100 lagi oleh swasta,” katanya lagi.
Berkaitan dengan murid atau siswa yang akan bersekolah di SR, Mensos menekankan akan ada seleksi ketat, sehingga tidak ada potensi KKN.
“Anaknya harus lulus administrasi dulu bahwa dia sudah ada dalam daftar keluarga tak mampu, sesuai data tunggal sosial ekonomi. Setelah itu akan ada kunjungan ke rumah untuk melihat dan memastikan bahwa data sama kenyataannya itu sesuai. Nanti akan kondisi sosial ekonominya akan kelihatan kalau kita sudah kunjung ke rumah setelah itu nanti ada lagi tes kesehatan,” tambah Gus Ipul.
“Kita ingin memastikan bahwa mereka memang berhak untuk sekolah di sekolah rakyat ini lewat satu mekanisme yang sudah sesuai arahan Presiden Prabowo. Jangan sampai rekrutmen ini diwarnai dengan KKN ya melanggar prosedur,” katanya lagi.
