Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan 250 ton beras impor ilegal di wilayah Sabang. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) mengungkapkan beras tersebut dibawa dari Thailand setelah ada izin dari pihaknya.
Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen mengatakan, PT Multazam Sabang Group mengajukan permohonan izin pemasukan beras dari Thailand ke kawasan Sabang sebesar 250 ton pada 22 Oktober lalu. Dua hari berselang, BPKS menggelar rapat bersama dengan bea cukai, Badan Karantina Indonesia Satpel Sabang serta direktur perusahaan Multazam pada pagi hari.
“Tanggal 24 Oktober 2025 sore diterbitkan izin pemasukan beras ke kawasan Sabang oleh UPPTSP BPKS,” kata Iskandar saat dimintai konfirmasi infoSumut, Senin (24/11/2025).
Menurutnya, BPKS juga sempat diundang rapat oleh Kemenko Bidang Pangan yang juga dihadiri kementerian dan lembaga terkait pada 4 November. Dalam rapat disebutkan beras PT Multazam dari Thailand dibolehkan masuk ke Sabang.
Beras itu disebut hanya untuk kebutuhan konsumsi di kawasan Sabang dan tidak boleh dibawa ke daerah pabean. Sabang saat ini masuk kawasan perdagangan bebas.
Iskandar menyebutkan, kapal yang membawa beras dari Thailand itu masuk ke teluk Sabang pada 16 November. Sehari kemudian, dilakukan check in oleh Balai Karantina Kesehatan, Balai Karantina Indonesia, Bea Cukai, Imigrasi dan KSOP.
“Tanggal 20 November, beras sebanyak 250 ton dibongkar dan ditimbun di gudang milik BPKS Desa Kuta Timu-Kota Sabang dengan disaksikan Wali Kota Sabang, Danlanal Sabang, Kapolres Sabang, Kepala Bea Cukai Sabang dan Badan Karantina Indonesia,” ujar Iskandar.
Badan Karantina Indonesia dan Bea Cukai mengambil sampel untuk dilakukan pengujian laboratorium di Jakarta.
“Saat ini sedang menunggu hasil uji laboratorium dari Jakarta. jika sudah sesuai baru beras boleh dipasarkan ke masyarakat,” jelas Iskandar.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan 250 ton beras impor ilegal di wilayah Sabang. Beras tersebut diduga berasal dari Thailand dan Vietnam, serta masuk tanpa izin resmi.
“Kami terima laporan tadi sekitar jam 2, bahwasannya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton, tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat,” ungkap Amran dilansir infoFinance, Senin (24/11/2025).
Ia mengatakan langsung menghubungi Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Menurutnya beras impor ilegal itu kini sudah disegel.
“Langsung disegel ini berasnya, nggak boleh keluar,” tambahnya.
Amran menegaskan bahwa pemerintah, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, telah menetapkan kebijakan untuk tidak melakukan impor beras. Karena itu, ia mempertanyakan asal-usul impor ilegal ini kepada jajarannya.
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
