Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyani, mengirimkan anak nakal ke barak militer, agar dihentikan sementara. Kebijakan itu dinilai melanggar hak anak.
Hal itu diungkap Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra. Dia meminta kebijakan ini dievaluasi.
“Kita kan sudah menyampaikan hasil pengawasan kemarin kepada pemerintah daerah. Dan hasil pengawasan kita itu pertama agar program ini untuk sementara dihentikan sampai dilakukan evaluasi terutama terkait regulasi,” kata Jasra usia rapat audiensi dengan Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dilansir infoNews, Senin (26/5/2025).
Menurutnya, program yang didasarkan pada surat edaran Gubernur Jawa Barat itu berpotensi melanggar hak anak. Sebagaimana dalam UU Perlindungan anak, tidak ada pengkategorian anak nakal.
“Karena dalam surat edaran Pak Gubernur itu kan berpotensi melanggar hak anak. Terutama labelling dan non-diskriminasi. Karena penyebutan anak nakal dan seterusnya itu tidak kita kenal dalam UU Perlindungan Anak. Yang ada adalah anak-anak dalam perlindungan khusus. Itu satu,” tambahnya.
KPAI juga telah meninjau langsung penerapan sarana dan prasarana untuk anak ‘nakal’ yang dikirim ke barak militer. Hasil peninjauan ditemukan fasilitas yang berbeda antara satu barak dengan lainnya.
“Kita melihat dari sisi pelatih gitu ya. Karena bagaimanapun juga melatih anak itu berbeda dengan melatih militer. Jadi perspektif pelindung anak itu harus ada. Dan bahkan kita dorong harus ada safe child guarding ya. Bagaimana etika berhadapan dengan anak, bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana memahami anak adalah anak. Nah itu yang perlu perspektif ini yang perlu kita dorong,” ungkapnya.
Jasra juga menyinggung lembaga yang memberi fasilitas untuk melatih anak-anak milik pemerintah daerah.
“Apakah ini selama ini tidak efektif lembaga-lembaga tersebut? Yang itu kan dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah kami tentu ingin ada hal ini dievaluasi dilakukan agar ada ketransparanan gitu ya. Baik dari sisi SDM, anggaran, maupun dukungan lainnya,” ujar Jasra.
Dia menegaskan lagi agar program ini dievaluasi, terutama ditinjau dari perubahan perilaku anak yang sudah menjalani program tersebut.
“Nah oleh sebab itu teman-teman, hal yang perlu kami menjadi perhatian kami adalah karena satu angkatan ini sudah jalan, kami pengin evaluasi dari perubahan pelaku anak ini,” imbuhnya.
