Pemerintah Aceh mengaku telah meminta dua lembaga PBB yakni Unicef dan UNDP terlibat dalam penanganan bencana di Tanah Rencong. Namun Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengaku tidak tahu adanya surat ke lembaga tersebut.
“Saya tidak mengerti, karena bukan kita yang buat. LSM yang buat,” kata Mualem kepada wartawan usai penyerahan bantuan dari Menteri Sosial di Halaman Kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh, Selasa (16/12/2025).
Ketika wartawan menjelaskan bahwa itu permintaan resmi Pemerintah Aceh, Mualem tetap mengaku tidak mengetahuinya. “Itu di luar kewenangan kita, saya tidak tahu,” jelasnya.
Mualem kembali menegaskan tidak mengetahui adanya surat itu ketika di wawancara ulang saat hendak meninggalkan kantor gubernur. Menurutnya, surat disampaikan ke LSM yang ada di Aceh.
“Saya tidak tahu. Saya nggak tau apa-apa. Bukan ke PBB tapi LSM yang ada di Aceh,” ujarnya.
Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA yang berada di samping Mualem memberikan klarifikasi. Menurutnya, Pemerintah Aceh menyurati lembaga-lembaga yang ada di Indonesia dan bukan ke PBB.
Dia mengakui Pemerintah Aceh menyurati Unicef, dan UNDP. Kedua lembaga itu disebut masih ada program di Aceh.
“Itu lembaga yang masih ada program di Aceh. Gubernur berharap mereka turut membantu pemerintah pusat untuk masalah penanganan bencana,” ujar MTA.
Sebelumnya, 18 kabupaten kota di Aceh dilanda bencana banjir dan longsor pada akhir November lalu. Pemerintah Aceh saat ini mengaku telah meminta lembaga PBB terlibat dalam penanganan bencana di Tanah Rencong.
“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA dalam keterangannya, Minggu (14/12).
