Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengumumkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor selama tujuh hari. Perpanjangan dilakukan karena belum tuntasnya penanganan bencana di sejumlah daerah terdampak.
Mualem mengumumkan perpanjangan tanggap darurat dalam rapat yang dihadirinya secara virtual, Kamis (22/1/2026) malam. Ketua Umum Partai Aceh itu menjelaskan, perpanjangan masa tanggap berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat serta Surat Rekomendasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tanggal 21 Januari 2026 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh.
Selain itu, dari laporan lapangan menyebutkan belum tuntasnya penanganan darurat bencana di beberapa daerah. Dua kabupaten yakni Aceh Tamiang dan Aceh Tengah juga memperpanjang masa tanggap darurat.
“Maka, saya selaku Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh selama tujuh hari terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026,” kata Mualem.
Mualem menyebutkan, perpanjangan masa tanggap darurat bencana dilakukan untuk memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, merata, dan terkoordinasi, termasuk menjangkau gampong-gampong terdampak yang sulit diakses.
Dia mengajak seluruh SKPA, pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus bekerja bersama mempercepat pemulihan Aceh, agar sekolah, permukiman, fasilitas publik, serta perekonomian warga dapat segera pulih dan aktivitas masyarakat kembali normal.
Dalam arahannya, Mualem memberikan perhatian khusus bagi masyarakat di Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Menurutnya, wilayah tersebut sangat mendesak membutuhkan pembangunan jembatan darurat.
“Di Sawang masyarakat sangat membutuhkan delapan jembatan darurat. Saat ini, warga terpaksa menyeberangi sungai secara manual. Jika debit air rendah masih bisa dilalui, namun jika arus deras, akses transportasi warga benar-benar terputus,” jelas Mualem.
“Saya instruksikan kepada seluruh SKPA dan pemangku kepentingan untuk bergerak cepat. Pastikan logistik sampai ke desa-desa yang masih terisolir dan tuntaskan pembersihan fasilitas publik maupun lahan warga. Kita juga harus mengejar penyelesaian dokumen R3P sebelum awal Februari,” ujar Mualem.
